Pilkada Serentak Digelar Desember, Hak Suara Penderita COVID-19 Terancam?

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 17 Juni 2020
Pilkada Serentak Digelar Desember, Hak Suara Penderita COVID-19 Terancam?

Warga Sukabumi, Jabar, saat menyalurkan hak pilihnya di TPS pada Pilpres dan Pileg 2019 lalu. (Antara/Dok/Aditya Rohman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Bawaslu M Afifuddin mengatakan pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi penyelenggara Pemilu agar memastikan hak pilih pemilih yang terpapar corona bisa terakomodir saat pemilihan Desember mendatang.

Dia mengingatkan harus dipastikan ada pelindung diri bagi penyelenggara KPU dan Pengawas TPS.

Baca Juga

Novel: Kritik Bintang Emon Wajar, Proses Peradilan yang Keterlaluan

"Bagaimana dengan orang (pemilih) yang terpapar covid?. Bagaimana cara memberikan hak pilihnya? Ini harus kita (penyelenggara) perjuangkan betul agar mereka benar-benar bisa menggunakan hak pilihnya. Tentu ini butuh perhatian," ungkap Afif dalam keteranganya, Selasa (16/6).

Afif menambahkan, pemutakhiran daftar pemilih (DPT) adalah tahapan yang perlu menjadi perhatian khusus dalam situasi saat ini.

Logo
Logo Pilkada 2020

Menurutnya, dalam situasi normal seperti Pilkada dan pemilu sebelum COVID-19 melanda Indonesia, petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) tidak semuanya bisa bekerja maksimal.

Apalagi kondisi saat ini, lanjut dia, jajaran penyelenggara pilkada yang memiliki ketakutan berlebihan akan terpapar covid-19 bisa menjadi persoalan.

"Jika ketakutan yang berlebihan terjadi pada jajaran penyelenggara pemilu tentu akan menjadi persoalan," ungkapnya.

Selain itu, hak pilih bagi disabilitas juga harus diperhatikan. Afif mengingatkan, salah satu cek poin yang dilakukan dalam pengawasan di TPS adalah terpenuhinya hak pemilih disabilitas.

Baca Juga

Kasus COVID-19 Jatim dan Sulsel Lampaui Jakarta

"Apakah mereka (disabilitas) terdaftar dalam DPT? Apakah di TPS ada akses untuk disabilitas? Ini selalu menjadi alat kerja pengawasan,"ujar Afif.

Dia menegaskan, pencegahan dan pengawasan adalah upaya menjaga kualitas, kesempurnaan menfasilitasi setiap proses tahapan, dan menciptakan keadilan pemilu bagi semua pihak. (Knu)

#Bawaslu #Pilkada Serentak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Bagikan