Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, melaksanakan pilkada serentak, baik secara teknis maupun subtansial akan jauh lebih berat saat pandemi COVID-19 berlangsung
Ray mengatakan, Pilkada serentak saat pandemi membuat makin maraknya pelanggaran pada prinsip-prinsip pemilu demokratis.
Baca Juga
Pulihkan Sektor Wisata, Pemerintah Bakal Gelontorkan Dana Rp3,3 Triliun
"Ini membuat tidak tercapainya tujuan pemilu subtansial,"kata Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (16/6).
Pada kasus pertama praktiknya akan terlihat dalam soal apakah ada ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan dalam pilkada. bully, fitnah, caci maki masuk dalam kategori ini. Di luar itu adalah ada potensi praktik manipulasi suara atau data pemilih.
"Jadi 5 contoh ini merupaka prinsip pemilu demokratis. Jika tak terpenuhi, pemilu atau pilkadanya dapat dinyatakan tidak demokratis," jelas Ray.
Dalam hal ini, peran Bawaslu sangat dibutuhkan. Termasuk di dalamnya aparat penegak hukum.
Ray menyebut, untuk memastikan tidak adanya ancaman, atau bahkan kekerasan dalam pilkada adalah bagaimana memastikan agar calon-calon kepala daerah bukan saja layak secara pengetahuan, tapi juga secara moral dan rekam jejak.
Baca Juga
Anak Buah Prabowo Minta Bintang Emon Terus Suarakan Kebenaran
Ray meyakini, mereka bukanlah calon yang memiliki masalah hukum, misalnya pernah dipidana korupsi atau narkoba. Selain itu penting untuk menghindari munculnya nepotisme dalam pencalonan. Satu fenomena yang makin mengkristal dalam politik Indonesia, saat ini.
"Inilah tantangan utama dalam pilkada serentak masa COVID-19," tutup Direktur Lingkar Madani Indonesia ini. (Knu)
