Pemulihan Ekonomi

Pulihkan Sektor Wisata, Pemerintah Bakal Gelontorkan Dana Rp3,3 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Juni 2020
Pulihkan Sektor Wisata, Pemerintah Bakal Gelontorkan Dana Rp3,3 Triliun

Keindahan Candi Prambanan. (Foto: Kemenpar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sektor Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak karena pandemi COVID - 19. Untuk segera memulihkan sektor ini, pemerintah bakal menyiapkan anggaran hibah yang terkait pariwisata Rp3,3 triliun.

"Namun masih menunggu waktu untuk peluncurannya," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.

Selain itu, pemerintah bakal menambah bantuan kepada pemerintah daerah yang awalnya dianggarkan Rp1 triliun menjadi Rp5 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Baca Juga:

Anak Buah Prabowo Minta Bintang Emon Terus Suarakan Kebenaran

“Ini akan ditingkatkan dari PT SMI akan minta Rp5 triliun dan masih standby kan juga yang lain sekitar Rp5 triliun sampai Rp10 triliun,” ujarnya.

Bakan, lanjut ia, penambahan anggaran juga dilakukan untuk cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya dihentikan dan kini diaktifkan kembali yaitu dari Rp8,7 triliun menjadi Rp9,1 triliun dengan arah program untuk proyek padat karya selama empat sampai lima bulan.

Ia mengatakan, dana tersebut sebagai dukungan pemerintah pusat ke pemerintah daerah disamping pemda sendiri. Saat ini ada 537 daerah yang telah realokasi anggaran dan total sekarang Rp71,7 triliun.

Layanan Wisata
Layanan Wisata saat pandemi COVID-19 (Foto: Kemenpar)

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menaikkan anggaran penanganan dampak COVID-19 dari Rp677,2 triliun menjadi Rp695,2 triliun yang akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Total anggaran Rp695,2 triliun itu terdiri dari kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp106,11 triliun.

Pengalokasian anggaran diharapkan mengurangi tekanan berat yang terjadi pada kuartal II-2020 sehingga kuartal III dapat mulai terjadi pemulihan.

"Seluruh APBN difokuskan mengurangi tekanan berat jadi diharapkan masyarakat, dunia usaha, dan daerah bisa mulai melakukan pemulihan kegiatan ekonominya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Juga:

Orangtua Wajib Melakukan Hal Ini saat Anak Kembali Bersekolah

#COVID-19 #Pemerataan Ekonomi #Pertumbuhan Ekonomi #Kemenkeu #Sri Mulyani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Geser Anggaran Rapat Buat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Sumatera
BNPB telah mengajukan anggaran senilai Rp 1,6 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Menkeu Geser Anggaran Rapat Buat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Sumatera
Indonesia
Menkeu Klaim Kinerja Bea Cukai Membaik, Tahan Bicara ke Kemen PANRB Buat Rumahkan Pegawai
Menkeu berfokus memperbaiki Bea Cukai semaksimal mungkin, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Menkeu Klaim Kinerja Bea Cukai Membaik, Tahan Bicara ke Kemen PANRB Buat Rumahkan Pegawai
Indonesia
Semikonduktor Jadi Penguat Ekonomi Kawasan, Proyeksi Pertumbuhan Indonesia Naik Jadi 5 Persen
Sementara inflasi diperkirakan tetap terkendali pada level 1,7 persen tahun ini dan naik menjadi 2,5 persen pada 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
Semikonduktor Jadi Penguat Ekonomi Kawasan, Proyeksi Pertumbuhan Indonesia Naik Jadi 5 Persen
Indonesia
Bea Cukai Bikin 25 Juta Lembar Pita Cukai Desain Terbaru Untuk 2026
pita cukai untuk hasil tembakau mendominasi komposisi pesanan tahun 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
Bea Cukai Bikin 25 Juta Lembar Pita Cukai Desain Terbaru Untuk 2026
Indonesia
Tanggapi Ancaman Dibekukan Menkeu, Dirjen Bea Cukai: Bentuk Koreksi
Djaka menyatakan optimisme terhadap target pembenahan yang diberikan Menkeu, yakni jangka waktu satu tahun.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
Tanggapi Ancaman Dibekukan Menkeu, Dirjen Bea Cukai: Bentuk Koreksi
Indonesia
Diancam Dirumahkan Menkeu, Dirjen Bea Cukai Akui Image Lembaganya Sarang Pungli
Reformasi instansi tidak bisa dilakukan tanpa dukungan publik. Aspek yang perlu dibenahi mencakup kualitas sumber daya manusia (SDM), peralatan, hingga citra institusi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Diancam Dirumahkan Menkeu, Dirjen Bea Cukai Akui Image Lembaganya Sarang Pungli
Indonesia
Dana Rp 1 Triliun Tersalur Tepat Waktu, Bank Jakarta Siap Perluas Pembiayaan
Bank Jakarta merampungkan penyaluran Rp1 triliun dari Kementerian Keuangan tepat waktu untuk sektor berdampak tinggi, termasuk UMKM.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Desember 2025
Dana Rp 1 Triliun Tersalur Tepat Waktu, Bank Jakarta Siap Perluas Pembiayaan
Indonesia
Hadapi Gangguan Cuaca Kemenkeu Yakinkan Harga Pangan Terkendali Saat Nataru
Pemerintah juga akan terus memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Desember 2025
Hadapi Gangguan Cuaca Kemenkeu Yakinkan Harga Pangan Terkendali Saat Nataru
Berita Foto
Raker Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 27 November 2025
Raker Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025
Indonesia
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
restitusi pajak tercatat sebesar Rp 340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp 93,80 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
Bagikan