Pemulihan Ekonomi

Pulihkan Sektor Wisata, Pemerintah Bakal Gelontorkan Dana Rp3,3 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Juni 2020
Pulihkan Sektor Wisata, Pemerintah Bakal Gelontorkan Dana Rp3,3 Triliun

Keindahan Candi Prambanan. (Foto: Kemenpar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sektor Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak karena pandemi COVID - 19. Untuk segera memulihkan sektor ini, pemerintah bakal menyiapkan anggaran hibah yang terkait pariwisata Rp3,3 triliun.

"Namun masih menunggu waktu untuk peluncurannya," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.

Selain itu, pemerintah bakal menambah bantuan kepada pemerintah daerah yang awalnya dianggarkan Rp1 triliun menjadi Rp5 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Baca Juga:

Anak Buah Prabowo Minta Bintang Emon Terus Suarakan Kebenaran

“Ini akan ditingkatkan dari PT SMI akan minta Rp5 triliun dan masih standby kan juga yang lain sekitar Rp5 triliun sampai Rp10 triliun,” ujarnya.

Bakan, lanjut ia, penambahan anggaran juga dilakukan untuk cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya dihentikan dan kini diaktifkan kembali yaitu dari Rp8,7 triliun menjadi Rp9,1 triliun dengan arah program untuk proyek padat karya selama empat sampai lima bulan.

Ia mengatakan, dana tersebut sebagai dukungan pemerintah pusat ke pemerintah daerah disamping pemda sendiri. Saat ini ada 537 daerah yang telah realokasi anggaran dan total sekarang Rp71,7 triliun.

Layanan Wisata
Layanan Wisata saat pandemi COVID-19 (Foto: Kemenpar)

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menaikkan anggaran penanganan dampak COVID-19 dari Rp677,2 triliun menjadi Rp695,2 triliun yang akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Total anggaran Rp695,2 triliun itu terdiri dari kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp106,11 triliun.

Pengalokasian anggaran diharapkan mengurangi tekanan berat yang terjadi pada kuartal II-2020 sehingga kuartal III dapat mulai terjadi pemulihan.

"Seluruh APBN difokuskan mengurangi tekanan berat jadi diharapkan masyarakat, dunia usaha, dan daerah bisa mulai melakukan pemulihan kegiatan ekonominya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Juga:

Orangtua Wajib Melakukan Hal Ini saat Anak Kembali Bersekolah

#COVID-19 #Pemerataan Ekonomi #Pertumbuhan Ekonomi #Kemenkeu #Sri Mulyani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,39 Persen di Kuartal IV 2025, Konsumsi Rumah Tangga Dominan
BPS mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 5,11 persen pada kuartal IV 2025 dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 15 menit lalu
BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,39 Persen di Kuartal IV 2025, Konsumsi Rumah Tangga Dominan
Indonesia
Sepanjang 2025 Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jawa Masih Mendominasi
Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,98 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
Sepanjang 2025 Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jawa Masih Mendominasi
Indonesia
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
KPK menggelar OTT di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta dan Lampung. Sejumlah pihak diamankan, termasuk eks Direktur Penindakan. Barang bukti uang miliaran rupiah dan 3 kg logam mulia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
Indonesia
Awal Februari 2026 Ini Pemerintah Tarik Rp 36 Triliun Dari 9 Surat Utang Negara
Penawaran masuk terhadap Surat Utang Negara pada awal Februari ini tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp 76,59 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Awal Februari 2026 Ini Pemerintah Tarik Rp 36 Triliun Dari 9 Surat Utang Negara
Indonesia
Dirut BEI Mundur, Purbaya: Ini Sinyal Positif
Ketika ditanya siapa yang bakal menggantikan Iman, Purbaya mengaku bakal menghormati prosedur organisasi BEI.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Dirut BEI Mundur, Purbaya: Ini Sinyal Positif
Indonesia
Iuran Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump Sebagian Bakal Dari APBN
Menkeu mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan dan keputusan final.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Iuran Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump Sebagian Bakal Dari APBN
Indonesia
Purbaya Tegaskan Pergantian Wamenkeu Tergantung Dinamika Politik, Bisa Berubah-ubah
Terkait dengan waktu pelantikan Wamenkeu, Purbaya mengaku belum mengetahuinya secara pasti.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Tegaskan Pergantian Wamenkeu Tergantung Dinamika Politik, Bisa Berubah-ubah
Indonesia
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
pemungutan pajak di platform digital menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Indonesia
Biar Tidak Dikeluhkan, Bandwidth Coretax Bakal Diperbesar Saat Puncak Pelaporan Pajak
Sistem Coretax tidak mengalami masalah dalam kondisi normal atau trafiknya sedang sepi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
Biar Tidak Dikeluhkan, Bandwidth Coretax Bakal Diperbesar Saat Puncak Pelaporan Pajak
Indonesia
Target Purbaya Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Bakal Sulit Tercapai, Ini Alasanya
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mewanti-wanti target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen tahun 2026 berisiko tidak tercapai apabila persoalan fiskal tidak segera dibenahi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
Target Purbaya Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Bakal Sulit Tercapai, Ini Alasanya
Bagikan