Pemulihan Ekonomi

Pulihkan Sektor Wisata, Pemerintah Bakal Gelontorkan Dana Rp3,3 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Juni 2020
Pulihkan Sektor Wisata, Pemerintah Bakal Gelontorkan Dana Rp3,3 Triliun

Keindahan Candi Prambanan. (Foto: Kemenpar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sektor Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak karena pandemi COVID - 19. Untuk segera memulihkan sektor ini, pemerintah bakal menyiapkan anggaran hibah yang terkait pariwisata Rp3,3 triliun.

"Namun masih menunggu waktu untuk peluncurannya," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.

Selain itu, pemerintah bakal menambah bantuan kepada pemerintah daerah yang awalnya dianggarkan Rp1 triliun menjadi Rp5 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Baca Juga:

Anak Buah Prabowo Minta Bintang Emon Terus Suarakan Kebenaran

“Ini akan ditingkatkan dari PT SMI akan minta Rp5 triliun dan masih standby kan juga yang lain sekitar Rp5 triliun sampai Rp10 triliun,” ujarnya.

Bakan, lanjut ia, penambahan anggaran juga dilakukan untuk cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya dihentikan dan kini diaktifkan kembali yaitu dari Rp8,7 triliun menjadi Rp9,1 triliun dengan arah program untuk proyek padat karya selama empat sampai lima bulan.

Ia mengatakan, dana tersebut sebagai dukungan pemerintah pusat ke pemerintah daerah disamping pemda sendiri. Saat ini ada 537 daerah yang telah realokasi anggaran dan total sekarang Rp71,7 triliun.

Layanan Wisata
Layanan Wisata saat pandemi COVID-19 (Foto: Kemenpar)

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menaikkan anggaran penanganan dampak COVID-19 dari Rp677,2 triliun menjadi Rp695,2 triliun yang akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Total anggaran Rp695,2 triliun itu terdiri dari kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp106,11 triliun.

Pengalokasian anggaran diharapkan mengurangi tekanan berat yang terjadi pada kuartal II-2020 sehingga kuartal III dapat mulai terjadi pemulihan.

"Seluruh APBN difokuskan mengurangi tekanan berat jadi diharapkan masyarakat, dunia usaha, dan daerah bisa mulai melakukan pemulihan kegiatan ekonominya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Juga:

Orangtua Wajib Melakukan Hal Ini saat Anak Kembali Bersekolah

#COVID-19 #Pemerataan Ekonomi #Pertumbuhan Ekonomi #Kemenkeu #Sri Mulyani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purabaya ‘Dihajar’ Kiri Kanan, Konsekuensi Jadi Orang Jujur
Buktinya, Purbaya diserang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal dana transfer ke daerah atau dana mengendap di bank hingga mantan jubir pemerintah, Hasan Nasbi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
Menkeu Purabaya ‘Dihajar’ Kiri Kanan, Konsekuensi Jadi Orang Jujur
Indonesia
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, detail sampai rupiah terkecil.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Indonesia
Minta Tambah Dana dari SAL Rp 200 Triliun, Bank Mandiri Klaim Salurkan Kredit Dalam 15 Hari
Penyaluran dana tersebut difokuskan pada sektor-sektor berorientasi ekspor, padat karya, serta UMKM yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Minta Tambah Dana dari SAL Rp 200 Triliun, Bank Mandiri Klaim Salurkan Kredit Dalam 15 Hari
Indonesia
Menkeu Purbaya Klaim Kepercayaan ke Pemerintahan Prabowi Mulai Pulih, Ini Buktinya
Berdasarkan data IKKP LPS yang ia tunjukkan saat wawancara cegat di Jakarta, Senin (27/10), indeks mengalami penguatan ke level 130,6 pada Oktober 2025 dari 117,3 pada bulan sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Klaim Kepercayaan ke Pemerintahan Prabowi Mulai Pulih, Ini Buktinya
Indonesia
Menkeu Pastikan Razia dan Sita Barang Ilegal Tidak Sasar Pasar, Dilakukan di Pelabuhan
Purbaya belum berencana berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan lantaran penindakannya masih di area Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan instansi di bawah naungannya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Menkeu Pastikan Razia dan Sita Barang Ilegal Tidak Sasar Pasar, Dilakukan di Pelabuhan
Indonesia
Purbaya Lebih Percaya Perbaikan Coretax ke Peretas Indonesia, Miliki Kecakapan Memadai
Dari hasil observasinya,TIM PSIAP pada dasarnya memiliki kecakapan yang memadai, hanya saja membutuhkan bimbingan terkait arah kerja yang perlu dilakukan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 Oktober 2025
Purbaya Lebih Percaya Perbaikan Coretax ke Peretas Indonesia, Miliki Kecakapan Memadai
Indonesia
Bank Mandiri Minta Tambahan Dana SAL ke Menkeu Purbaya
BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen, naik tipis dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 7,56 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Bank Mandiri Minta Tambahan Dana SAL ke Menkeu Purbaya
Indonesia
Terima 28.390 Aduan, Menkeu Purbaya Bakal Datangi Orangnya
Purbaya mengatakan, proses verifikasi kerap terhambat lantaran pelapor tidak bisa dihubungi setelah menyampaikan aduan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Terima 28.390 Aduan, Menkeu Purbaya  Bakal Datangi Orangnya
Indonesia
Menkeu Purabaya Terima Ribuan Laporan Ulah Anak Buahnya, Ada yang Ngadu ‘Ditagih’ Bayar Pajak Pukul 05.00
Purbaya meminta pegawai pajak tersebut tak hanya diberikan pelatihan, tapi juga dijatuhi sanksi.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purabaya Terima Ribuan Laporan Ulah Anak Buahnya, Ada yang Ngadu ‘Ditagih’ Bayar Pajak Pukul 05.00
Indonesia
Menkeu Purbaya Cek TKP, Pastikan Anak Buahnya tak Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja
Ternyata yang nongkrong bukan pegawai Bea dan Cukai.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Cek TKP, Pastikan Anak Buahnya tak Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja
Bagikan