Pilgub Jabar, Politisi PKS: Kami Diserang Kampanye Hitam

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 28 Mei 2017
Pilgub Jabar, Politisi PKS: Kami Diserang Kampanye Hitam

Ketua Umum DPW PKS Jabar Ahmad Syaikhu (kiri) (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku mendapatkan serangan politik dari pihak luar yang ditujukan kepada dua kandidat bakal cagub Jabar dari hasil Pemira DPW PKS Jawa Barat yakni Netty Heryawan dan Ahmad Syaikhu.

"Kalau saya menganggap wajar siapa pun yang ingin menang dalam kontestasi politik, termasuk jika ada serangan politik, kampanye hitam, termasuk serangan ke Kang Aher (Ahmad Heryawan) juga ada," kata Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pilkada Serentak Wilayah Jawa Barat 2018 Ridho Budiman Utama, ketika dihubungi melalui telepon, Minggu (28/5).

Ridho sebagaimana dilansir Antara, menuturkan serangan politik yang ditujukan kepada Netty Heryawan adalah terkait isu gender dan isu dinasti politik di Pilgub Jawa Barat 2018.

"Mungkin di luar sana sudah muncul isu dinasti politik dan juga masalah penolakan ada kader perempuan, politik kan gitu, ada dinamikanya, tapi kami sudah mengantisipasi hal-hal tersebut," kata dia.

Menurut Ridho Budiman Utama, saat ini pihaknya malah fokus untuk lebih mengenalkan kedua kandidat bakal cagub Jabar 2018 kepada masyarakat.

"Kami telah instruksikan ke daerah-daerah untuk menyosialisasikan dua calon dari PKS. Termasuk dalam acara ramadan, agar mereka disosialisasikan dan diinteraksikan dengan masyarakat di daerah," kata Ridho Budiman Utama.

Politisi PKS ini mengatakan untuk mengoptimalkan sosialisasi tersebut, pihaknya pun sudah membentuk Panitia Pelaksanaan Bulan Ramadan untuk menyingkronkan pelaksanaan kegiatan di daerah agar kedua calon tersebut dilibatkan.

"Sehingga mulai penyambutan yang akan dimanfaatkan kedua calon, kemudian nantinya juga ada training, ada sehari bersama Alquran, mereka bisa dihadirkan, juga spanduk-spanduk menyambut ramadhan untuk dipasang foto mereka," kata Ridho.

Sementara itu, ketika ditanyakan kapan DPP PKS akan mengumumkan siapa yang keluar sebagai cagub Jabar dari hasil Pemira DPW PKS Jawa Barat tersebut, Ridho menyatakan belum mengetahui hal itu.

"Hingga saat ini kami masih menunggu keputusan dari DPP, kami di daerah menyerahkan sepenuhnya kepada DPP," tandas Ridho Budiman Utama.

Sumber: ANTARA

#PKS #Politisi PKS #Pilgub Jabar #Ahmad Heryawan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kematian Badak Jawa Musofa Harus Contoh, Pemidahan Jangan Jadi Kepunahan
Setiap kebijakan terkait konservasi badak jawa benar-benar mengutamakan keselamatan satwa dan tidak justru memperbesar risiko kepunahan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 22 November 2026
Kematian Badak Jawa Musofa Harus Contoh, Pemidahan Jangan Jadi Kepunahan
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Bagikan