Pidato Victor, Pengamat: Kita Butuh Banyak Orang Yang Berani Sampaikan Kebenaran

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Sabtu, 05 Agustus 2017
Pidato Victor, Pengamat: Kita Butuh Banyak Orang Yang Berani Sampaikan Kebenaran

Pengamat politik Boni Hargens memberikan keterangan pers terkait tuduhan pemakaian narkoba di Jakarta, Rabu (12/7). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Politik Boni Hargens menegaskan bahwa Politisi Partai Nasdem Victor B. Laiskodat merupakan tokoh NTT yang berani mengungkapkan kebenaran terkait realitas yang dihadapi bangsa ini. Menurut Boni, Indonesia membutuhkan banyak orang seperti Victor.

"Kita butuh banyak orang yang lugas dan berani menyampaikan fakta seperti Pak Victor," ujar Boni dalam siaran pers yang diterima merahPutih.com, di Jakarta, Sabtu (5/8).

Boni menuturkan, bahwa Ketua Fraksi DPR Nasdem itu hanya menyampaikan fakta yang semua orang sudah tahu. Menurutnya, partai-partai itu juga (sebagaimana disebut Victor) yang diuntungkan oleh gerakan-gerakan berjubah agama sejak musim Pilkada DKI Jakarta hingga sekarang.

"Kalau ada yang marah, ya tentu mereka bagian dari fakta itu. Jadi, saya mau katakan bahwa Pak Victor tidak salah dan harusnya didukung karena berani mengatakan kebenaran," tuturnya.

NKRI, lanjut Boni, benar-benar diguncang oleh ideologi radikal yang tanpa disadari sudah merasuki ke aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Gerakan mereka sudah sedemikian masif untuk mengubah dasar Negara, Pancasila dengan ideologi lain yang tentunya tidak menghargai keberagaman.

"Jadi, parpol-parpol jangan masa bodoh dan cuci tangan apalagi ikut memantik api. Apalagi memanfaatkan kelompok radikal demi mencapai tujuan politik dan nafsu kekuasaannya," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas merupakan alat hukum untuk menjaga Pancasila dari rongrongan ideologi dan gerakan radikal. Karena itu, menurut Boni, seharusnya seluruh elemen bangsa perlu mendukung Perppu tersebut.

"Partai-partai yang menolak Perppu Ormas itu justru diragukan komitmen kebangsaannya," pungkas Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini.

Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPR Victor B. Laiskodat berpidato dalam suatu acara di NTT dan membicarakan tentang kelompok-kelompok radikal dan ekstremis yang ingin mengubah NKRI jadi kekhilafahan. Dalam pidato tersebut, Victor sempat menyebutkan empat parpol yang dinilainya pro-khilafah dan intoleran. Keempat partai tersebut adalah PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat.

Menanggapi pernyataan Victor ini, keempat partai tersebut mengecam pernyataan Victor karena dinilai tidak berdasarkan, bernada provokatif dan mengandung unsur permusuhan serta memecah belah bangsa. Mereka pun menuntut Victor menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Bahkan, PAN dan Gerindra telah mempolisikan Victor lantaran ucapannya.

Nasdem sendiri menilai pernyataan Victor tidak salah karena disampaikan dalam konteks menjaga Pancasila dan UUD 1945 dari rongrongan kelompok radikal, intoleran dan ekstrimis. Partai Nasdem menilai pernyataan VBL bukan provokasi tetap upaya membela Pancasila dan UUD 1945.

"Konteks pernyataan Pak Victor dalam rangka membela Pancasila dan UUD 1945. Kami tegas akan hal itu, itu harus hitam-putih. Nah, salah upaya menjaga Pancasila dan UUD 1945 tersebut adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas," ujar Ketua DPP Nasdem Johnny G. Plate saat dihubungi, Jakarta, Jumat (4/8). (Pon)

#Boni Hargens #Pengamat Politik #Partai Nasdem #Ormas Radikal #Perppu Ormas
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Ia menanggapi polemik dengan menyerukan objektivitas, mengakui kontribusi pembangunan serta kekurangan era Orde Baru.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Rajiv, mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Indonesia
Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?
Satori diduga menerima uang sebesar Rp12,52 miliar
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?
Bagikan