Pidato Victor, Pengamat: Kita Butuh Banyak Orang Yang Berani Sampaikan Kebenaran

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Sabtu, 05 Agustus 2017
Pidato Victor, Pengamat: Kita Butuh Banyak Orang Yang Berani Sampaikan Kebenaran

Pengamat politik Boni Hargens memberikan keterangan pers terkait tuduhan pemakaian narkoba di Jakarta, Rabu (12/7). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Politik Boni Hargens menegaskan bahwa Politisi Partai Nasdem Victor B. Laiskodat merupakan tokoh NTT yang berani mengungkapkan kebenaran terkait realitas yang dihadapi bangsa ini. Menurut Boni, Indonesia membutuhkan banyak orang seperti Victor.

"Kita butuh banyak orang yang lugas dan berani menyampaikan fakta seperti Pak Victor," ujar Boni dalam siaran pers yang diterima merahPutih.com, di Jakarta, Sabtu (5/8).

Boni menuturkan, bahwa Ketua Fraksi DPR Nasdem itu hanya menyampaikan fakta yang semua orang sudah tahu. Menurutnya, partai-partai itu juga (sebagaimana disebut Victor) yang diuntungkan oleh gerakan-gerakan berjubah agama sejak musim Pilkada DKI Jakarta hingga sekarang.

"Kalau ada yang marah, ya tentu mereka bagian dari fakta itu. Jadi, saya mau katakan bahwa Pak Victor tidak salah dan harusnya didukung karena berani mengatakan kebenaran," tuturnya.

NKRI, lanjut Boni, benar-benar diguncang oleh ideologi radikal yang tanpa disadari sudah merasuki ke aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Gerakan mereka sudah sedemikian masif untuk mengubah dasar Negara, Pancasila dengan ideologi lain yang tentunya tidak menghargai keberagaman.

"Jadi, parpol-parpol jangan masa bodoh dan cuci tangan apalagi ikut memantik api. Apalagi memanfaatkan kelompok radikal demi mencapai tujuan politik dan nafsu kekuasaannya," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas merupakan alat hukum untuk menjaga Pancasila dari rongrongan ideologi dan gerakan radikal. Karena itu, menurut Boni, seharusnya seluruh elemen bangsa perlu mendukung Perppu tersebut.

"Partai-partai yang menolak Perppu Ormas itu justru diragukan komitmen kebangsaannya," pungkas Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini.

Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPR Victor B. Laiskodat berpidato dalam suatu acara di NTT dan membicarakan tentang kelompok-kelompok radikal dan ekstremis yang ingin mengubah NKRI jadi kekhilafahan. Dalam pidato tersebut, Victor sempat menyebutkan empat parpol yang dinilainya pro-khilafah dan intoleran. Keempat partai tersebut adalah PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat.

Menanggapi pernyataan Victor ini, keempat partai tersebut mengecam pernyataan Victor karena dinilai tidak berdasarkan, bernada provokatif dan mengandung unsur permusuhan serta memecah belah bangsa. Mereka pun menuntut Victor menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Bahkan, PAN dan Gerindra telah mempolisikan Victor lantaran ucapannya.

Nasdem sendiri menilai pernyataan Victor tidak salah karena disampaikan dalam konteks menjaga Pancasila dan UUD 1945 dari rongrongan kelompok radikal, intoleran dan ekstrimis. Partai Nasdem menilai pernyataan VBL bukan provokasi tetap upaya membela Pancasila dan UUD 1945.

"Konteks pernyataan Pak Victor dalam rangka membela Pancasila dan UUD 1945. Kami tegas akan hal itu, itu harus hitam-putih. Nah, salah upaya menjaga Pancasila dan UUD 1945 tersebut adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas," ujar Ketua DPP Nasdem Johnny G. Plate saat dihubungi, Jakarta, Jumat (4/8). (Pon)

#Boni Hargens #Pengamat Politik #Partai Nasdem #Ormas Radikal #Perppu Ormas
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Indonesia
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
DPW Partai Nasdem Jawa Timur menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
Bagikan