Pidato Victor, Pengamat: Kita Butuh Banyak Orang Yang Berani Sampaikan Kebenaran

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Sabtu, 05 Agustus 2017
Pidato Victor, Pengamat: Kita Butuh Banyak Orang Yang Berani Sampaikan Kebenaran

Pengamat politik Boni Hargens memberikan keterangan pers terkait tuduhan pemakaian narkoba di Jakarta, Rabu (12/7). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Politik Boni Hargens menegaskan bahwa Politisi Partai Nasdem Victor B. Laiskodat merupakan tokoh NTT yang berani mengungkapkan kebenaran terkait realitas yang dihadapi bangsa ini. Menurut Boni, Indonesia membutuhkan banyak orang seperti Victor.

"Kita butuh banyak orang yang lugas dan berani menyampaikan fakta seperti Pak Victor," ujar Boni dalam siaran pers yang diterima merahPutih.com, di Jakarta, Sabtu (5/8).

Boni menuturkan, bahwa Ketua Fraksi DPR Nasdem itu hanya menyampaikan fakta yang semua orang sudah tahu. Menurutnya, partai-partai itu juga (sebagaimana disebut Victor) yang diuntungkan oleh gerakan-gerakan berjubah agama sejak musim Pilkada DKI Jakarta hingga sekarang.

"Kalau ada yang marah, ya tentu mereka bagian dari fakta itu. Jadi, saya mau katakan bahwa Pak Victor tidak salah dan harusnya didukung karena berani mengatakan kebenaran," tuturnya.

NKRI, lanjut Boni, benar-benar diguncang oleh ideologi radikal yang tanpa disadari sudah merasuki ke aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Gerakan mereka sudah sedemikian masif untuk mengubah dasar Negara, Pancasila dengan ideologi lain yang tentunya tidak menghargai keberagaman.

"Jadi, parpol-parpol jangan masa bodoh dan cuci tangan apalagi ikut memantik api. Apalagi memanfaatkan kelompok radikal demi mencapai tujuan politik dan nafsu kekuasaannya," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas merupakan alat hukum untuk menjaga Pancasila dari rongrongan ideologi dan gerakan radikal. Karena itu, menurut Boni, seharusnya seluruh elemen bangsa perlu mendukung Perppu tersebut.

"Partai-partai yang menolak Perppu Ormas itu justru diragukan komitmen kebangsaannya," pungkas Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini.

Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPR Victor B. Laiskodat berpidato dalam suatu acara di NTT dan membicarakan tentang kelompok-kelompok radikal dan ekstremis yang ingin mengubah NKRI jadi kekhilafahan. Dalam pidato tersebut, Victor sempat menyebutkan empat parpol yang dinilainya pro-khilafah dan intoleran. Keempat partai tersebut adalah PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat.

Menanggapi pernyataan Victor ini, keempat partai tersebut mengecam pernyataan Victor karena dinilai tidak berdasarkan, bernada provokatif dan mengandung unsur permusuhan serta memecah belah bangsa. Mereka pun menuntut Victor menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Bahkan, PAN dan Gerindra telah mempolisikan Victor lantaran ucapannya.

Nasdem sendiri menilai pernyataan Victor tidak salah karena disampaikan dalam konteks menjaga Pancasila dan UUD 1945 dari rongrongan kelompok radikal, intoleran dan ekstrimis. Partai Nasdem menilai pernyataan VBL bukan provokasi tetap upaya membela Pancasila dan UUD 1945.

"Konteks pernyataan Pak Victor dalam rangka membela Pancasila dan UUD 1945. Kami tegas akan hal itu, itu harus hitam-putih. Nah, salah upaya menjaga Pancasila dan UUD 1945 tersebut adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas," ujar Ketua DPP Nasdem Johnny G. Plate saat dihubungi, Jakarta, Jumat (4/8). (Pon)

#Boni Hargens #Pengamat Politik #Partai Nasdem #Ormas Radikal #Perppu Ormas
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Obat Kuat Politik: Surya Paloh Klaim Dapat 'Vitamin' Penambah Optimisme dari Menhan
Paloh tidak menampik kemungkinan adanya pertemuan lanjutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Obat Kuat Politik: Surya Paloh Klaim Dapat 'Vitamin' Penambah Optimisme dari Menhan
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa, memberikan sinyal bahwa penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, belum berakhir. NasDem akan mengikuti proses hingga adanya PAW.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Buntut blunder fatal Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, NasDem menegaskan bakal segera berbenah. Hal itu agar tidak ada lagi kadernya yang melanggar kode etik.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Indonesia
Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif
Ahmad Sahroni hanya berstatus sebagai kader Partai NasDem
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif
Bagikan