Pidato Sidang Tahunan MPR, Jokowi Singgung Gaya Hidup Serba Daring

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 16 Agustus 2021
Pidato Sidang Tahunan MPR, Jokowi Singgung Gaya Hidup Serba Daring

Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menyoroti gaya hidup masyarakat di jaringan 'online' dalam menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah berlangsung hampir dua tahun lamanya. Pandemi COVID-19 memacu masyarakat mengembangkan cara dan normalitas baru.

"Bekerja dari rumah, belajar daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu," kata Jokowi saat pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2021 di Jakarta, Senin (16/8).

Jokowi mengatakan saat ini dunia penuh disrupsi. Namun keberanian mengkreasi cara baru bisa jadi fondasi untuk membangun Indonesia yang maju di masa depan, dengan mempercepat inovasi seperti misalnya gaya hidup online.

Baca Juga:

Jokowi: Pandemi Beri Beban Yang Berat Kepada Semua

Warga telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era Revolusi Industri 4.0 ini, agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif.

"Adanya Pandemi COVID-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita," jelas Jokowi yang dalam pidato kali ini berbaju adat Sunda Baduy ini.

Ia menyebut, pandemi COVID-19 telah memacu untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan.

"Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini," kata mantan Walikota Solo ini.

Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)
Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

Ia lantas memastikan, target penambahan investasi Indonesia untuk beberapa bulan ke depan mencapai Rp 900 triliun. Selain itu, pemerintah juga ingin terus menciptkan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi selama pandemi.

Sementara itu, pada periode Januari sampai Juni 2021, realisasi investasi Indonesia tanpa sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp 442,8 triliun. Besaran investasi itu tediri dari 51,5 persen di luar Jawa dan 48,5 persen di Jawa.

Investasi ini menurut Jokowi mampu menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Jokowi melanjutkan, perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Sebab saat ini pemerintah sedang mendorong investasi sebagai salah satu pendorong dalam struktur ekonomi Indonesia. "Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas," tambahnya.

Baca Juga:

Jokowi: Indonesia Berhasil Lolos dari Krisis dan Resesi Bertubi-tubi

Pada tahun ini merupakan yang kedua kalinya sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan presiden digelar dalam kondisi pandemi COVID-19.

Agenda kali ini dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi kehadiran peserta sidang di Kompleks DPR/MPR Senayan. Sehingga sebagian besar peserta sidang mengikuti sidang secara virtual. (Knu)

#Presiden Jokowi #Sidang Tahunan MPR #Nota Keuangan #MPR RI #DPR #Suku Badui #Suku Baduy Di Banten
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Perkuat Kolaborasi Nasional Dukung Transformasi Sistem Kesehatan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri pembukaan forum nasional di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 30 Oktober 2026
Perkuat Kolaborasi Nasional Dukung Transformasi Sistem Kesehatan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
MPR Desak Pemerintah dan Pertamina Percepat Penanganan Antrean BBM di Bali
Antrean panjang kendaraan yang ia saksikan secara langsung menunjukkan masyarakat tengah menghadapi kesulitan mendapatkan BBM.
Dwi Astarini - Sabtu, 17 Oktober 2026
MPR Desak Pemerintah dan Pertamina Percepat Penanganan Antrean BBM di Bali
Indonesia
Saksikan Langsung Antrean di SPBU, Wakil Ketua MPR Suarakan Keprihatinan Kelangkaan Bensin di Bali
Ia mengaku melihat kondisi itu setelah menghadiri kegiatan Bali Climate Week.
Dwi Astarini - Sabtu, 17 Oktober 2026
Saksikan Langsung Antrean di SPBU, Wakil Ketua MPR Suarakan Keprihatinan Kelangkaan Bensin di Bali
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Bagikan