Pidato Sidang Tahunan MPR, Jokowi Singgung Gaya Hidup Serba Daring

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 16 Agustus 2021
Pidato Sidang Tahunan MPR, Jokowi Singgung Gaya Hidup Serba Daring

Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menyoroti gaya hidup masyarakat di jaringan 'online' dalam menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah berlangsung hampir dua tahun lamanya. Pandemi COVID-19 memacu masyarakat mengembangkan cara dan normalitas baru.

"Bekerja dari rumah, belajar daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu," kata Jokowi saat pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2021 di Jakarta, Senin (16/8).

Jokowi mengatakan saat ini dunia penuh disrupsi. Namun keberanian mengkreasi cara baru bisa jadi fondasi untuk membangun Indonesia yang maju di masa depan, dengan mempercepat inovasi seperti misalnya gaya hidup online.

Baca Juga:

Jokowi: Pandemi Beri Beban Yang Berat Kepada Semua

Warga telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era Revolusi Industri 4.0 ini, agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif.

"Adanya Pandemi COVID-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita," jelas Jokowi yang dalam pidato kali ini berbaju adat Sunda Baduy ini.

Ia menyebut, pandemi COVID-19 telah memacu untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan.

"Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini," kata mantan Walikota Solo ini.

Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)
Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

Ia lantas memastikan, target penambahan investasi Indonesia untuk beberapa bulan ke depan mencapai Rp 900 triliun. Selain itu, pemerintah juga ingin terus menciptkan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi selama pandemi.

Sementara itu, pada periode Januari sampai Juni 2021, realisasi investasi Indonesia tanpa sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp 442,8 triliun. Besaran investasi itu tediri dari 51,5 persen di luar Jawa dan 48,5 persen di Jawa.

Investasi ini menurut Jokowi mampu menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Jokowi melanjutkan, perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Sebab saat ini pemerintah sedang mendorong investasi sebagai salah satu pendorong dalam struktur ekonomi Indonesia. "Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas," tambahnya.

Baca Juga:

Jokowi: Indonesia Berhasil Lolos dari Krisis dan Resesi Bertubi-tubi

Pada tahun ini merupakan yang kedua kalinya sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan presiden digelar dalam kondisi pandemi COVID-19.

Agenda kali ini dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi kehadiran peserta sidang di Kompleks DPR/MPR Senayan. Sehingga sebagian besar peserta sidang mengikuti sidang secara virtual. (Knu)

#Presiden Jokowi #Sidang Tahunan MPR #Nota Keuangan #MPR RI #DPR #Suku Badui #Suku Baduy Di Banten
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Bagikan