Petualangan Politik Raja Juli Sampai Akhirnya Jadi Wamen ATR/BPN

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juni 2022
Petualangan Politik Raja Juli Sampai Akhirnya Jadi Wamen ATR/BPN

Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA/Desca Situmorang

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo resmi melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri dalam perombakan kabinet yang ke-7 di 8 tahun masa pemerintahannya, yang kini ditemani Ma'ruf Amin, setelah sebelumnya ditemani Jusuf Kalla.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, menjadi satu dari tiga Wakil Menteri yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (15/6).

Baca Juga:

Ditanya soal Posisi Wamen ATR/BPN, Raja Juli: Tunggu Pengumuman dari Pak Jokowi

Ia resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan koleganya, yang juga berasal dari PSI, yakni Surya Tjandra.

Pria kelahiran Pekanbaru, Riau ini, bertugas mendampingi Hadi Tjahjanto, Mantan Panglima TNI yang dipercaya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, menggantikan Sofyan Djalil.

Karier politik Raja Juli, dimulai di PDI Perjuangan sejak 2009 sampai 2014. Ia sempat mencalonkan diri untuk kursi DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Subang, Sumedang dan Majalengka. Namun, kalah suara oleh Maruarar Sirait.

Lalu, ia mendirikan dan bergabung menjadi Sekretaris Jenderal PSI. Jabatannya terkini di partai yang mengklaim kumpulan anak muda ini, sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI Pusat periode 2019 -2024.

Putra dari Raja Ramli Ibrahim itu, terlihat saat pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, sebagai Wakil Sekretaris Timses Jokowi-Maruf hingga menjadi Juru Bicara Tim Kemenangan Nasional Jokowi-Maruf Amin pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Raja Juli memeroleh gelar sarjana dari IAIN atau UIN Syarif Hidayatullah. Di mana, tahun 2004, ia mendapatkan beasiswa Chevening Award untuk studi master di University of Bradford, Inggris. Lalu, meneruskan studi doktoral di University of Queensland, Australia.

Tangkap layar prosesi pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara. (Foto: MP/Alwan Ridha)
Tangkap layar prosesi pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara. (Foto: MP/Alwan Ridha)

Ia menyelesaikan studi doktoralnya, dengan disertasi berjudul "Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeas Asia", dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).

Selain aktif di karir politik, Raja Juli juga menjadi Direktur eksekutif The Indonesian Institute (TII). Sebelumnya juga ia menjadi Direktur Eksekutif Maarif Institut.

Sebelum pelantikan, Petinggi PSI menegaskan posisinya di partai politik dan organisasi kemasyarakatan. "Saya orang PSI, saya orang Muhammadiyah," tegas dia di Istana Negara. (*)

Baca Juga:

Ditanya soal Posisi Wamen ATR/BPN, Raja Juli: Tunggu Pengumuman dari Pak Jokowi

#Pemilu #PSI #Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa sudah lengkap alias P21. Keduanya akan segera disidang.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Indonesia
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) absen tidak menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6) pagi tadi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Kasus ijazah Jokowi kini berlanjut ke Pengadilan Tinggi Semarang. Penggugat pun mengajukan banding atas kasus tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Bagikan