Petualangan Politik Raja Juli Sampai Akhirnya Jadi Wamen ATR/BPN

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juni 2022
Petualangan Politik Raja Juli Sampai Akhirnya Jadi Wamen ATR/BPN

Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA/Desca Situmorang

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo resmi melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri dalam perombakan kabinet yang ke-7 di 8 tahun masa pemerintahannya, yang kini ditemani Ma'ruf Amin, setelah sebelumnya ditemani Jusuf Kalla.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, menjadi satu dari tiga Wakil Menteri yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (15/6).

Baca Juga:

Ditanya soal Posisi Wamen ATR/BPN, Raja Juli: Tunggu Pengumuman dari Pak Jokowi

Ia resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan koleganya, yang juga berasal dari PSI, yakni Surya Tjandra.

Pria kelahiran Pekanbaru, Riau ini, bertugas mendampingi Hadi Tjahjanto, Mantan Panglima TNI yang dipercaya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, menggantikan Sofyan Djalil.

Karier politik Raja Juli, dimulai di PDI Perjuangan sejak 2009 sampai 2014. Ia sempat mencalonkan diri untuk kursi DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Subang, Sumedang dan Majalengka. Namun, kalah suara oleh Maruarar Sirait.

Lalu, ia mendirikan dan bergabung menjadi Sekretaris Jenderal PSI. Jabatannya terkini di partai yang mengklaim kumpulan anak muda ini, sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI Pusat periode 2019 -2024.

Putra dari Raja Ramli Ibrahim itu, terlihat saat pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, sebagai Wakil Sekretaris Timses Jokowi-Maruf hingga menjadi Juru Bicara Tim Kemenangan Nasional Jokowi-Maruf Amin pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Raja Juli memeroleh gelar sarjana dari IAIN atau UIN Syarif Hidayatullah. Di mana, tahun 2004, ia mendapatkan beasiswa Chevening Award untuk studi master di University of Bradford, Inggris. Lalu, meneruskan studi doktoral di University of Queensland, Australia.

Tangkap layar prosesi pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara. (Foto: MP/Alwan Ridha)
Tangkap layar prosesi pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara. (Foto: MP/Alwan Ridha)

Ia menyelesaikan studi doktoralnya, dengan disertasi berjudul "Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeas Asia", dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).

Selain aktif di karir politik, Raja Juli juga menjadi Direktur eksekutif The Indonesian Institute (TII). Sebelumnya juga ia menjadi Direktur Eksekutif Maarif Institut.

Sebelum pelantikan, Petinggi PSI menegaskan posisinya di partai politik dan organisasi kemasyarakatan. "Saya orang PSI, saya orang Muhammadiyah," tegas dia di Istana Negara. (*)

Baca Juga:

Ditanya soal Posisi Wamen ATR/BPN, Raja Juli: Tunggu Pengumuman dari Pak Jokowi

#Pemilu #PSI #Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Indonesia
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Fraksi PSI DPRD DKI menyoroti rencana pembongkaran tiang monorel Rasuna Said yang menelan anggaran Rp 100 miliar dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Insiden 3 kali longsor pada Mei sampai Desember 2025 menunjukkan kondisinya sudah pelik.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Bagikan