Andika Pratama
MerahPutih.com - Pertemuan sejumlah petinggi partai politik dalam beberapa hari terakhir menandakan Koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dianggap resah menanggapi reshuffle kabinet.
Yang teranyar, beberapa partai mengadakan pertemuan, antara lain Partai Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat.
Baca Juga
Pengamat Politik Indopolling Network Wempy Hadir menilai pertemuan sejumlah petinggi partai politik itu dilakukan karena Jokowi mengancam merombak Kabinet meski tak kunjung terjadi.
"Ini merupakan feedback pernyataan Jokowi yang marah-marah soal reshuffle. Ini sinyal bahwa mereka tidak happy ada isu reshuffle," kata dia.
Menurutnya, kegundahan ini tak lepas dari buruknya kinerja kabinet di mata masyarakat. Bahkan, berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, approval rating kinerja pemerintahan di bawah 50 persen.
"Apalagi Golkar. Ada Ketum Golkar dan beberapa pasukannya yang menjadi menteri, dan kita juga tahu dari Gerindra (masuk dalam kabinet)," ujar dia.
Baca Juga
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisaksi Trubus Rahardiansyah mengulas dari sisi transparansi. Menurutnya, dari sisi kebijakan publik, kabinet pemerintahan periode kedua sangat menonjol.
"Ada apa sesungguhnya? Marah-marahnya kapan, terungkapnya kapan. Kinerja dari sisi kebijakan publik, ada beberapa kinerja yang lebih menonjol adalah kontroversinya. Seperti KKP, Menkumham," kata dia.
Selama ini, menteri dinilai Trubus terkesan lepas dari tupoksi, lemah koordinasi, dan kolaborasi dengan daerah dalam penanganan masalah kesehatan. Data insentif kesehatan yang belum dicairkan juga belum selesai.
Mengenai rapid test dan PCR berbayar, kata Trubus, seyogyanya sejak awal beri rambu-rambu agar jangan ada yang aji mumpung.
Dia menyoroti sejumlah kementerian, antara lain terkait banyaknya karyawan terkena PHK selama masa pandemi COVID-19. Dia menilai kinerja antar kementerian tidak terlihat. Belakangan, kata dia, ada tiga kementerian yang mengecewakan.
Baca Juga
Pengamat: Kenapa harus Marah-marah, Kalau Akhirnya tidak Ada Reshuffle
Selain itu, aspek transparansi dan aspek akuntabilistas. Ini akan berhubungan dengan efek domino yang akan terjadi di daerah, penanganan corona jadi tidak tertangani dengan baik. (Knu)
