Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 08 Juli 2020
Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Reshuffle kabinet tengah digadang-gadang Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah melihat kinerja anak buahnya saat menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air.

Bagaimana tidak, pemerintah sudah menganggarkan dana sekitar Rp900 triliun. Namun, sejauh ini para menteri kabinet Indonesia Maju dinilai belum bekerja maksimal seperti diharapkan Jokowi.

Baca Juga

Menangnya Rachmawati Soekarnoputri di MA Tak Punya Impikasi Yuridis ke Jokowi

“Perlu saya ingatkan belanja-belanja di kementerian, saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja-belanja kementerian tolong dipercepat,” ujarnya dalam video pembukaan sidang kabinet paripurna tanggal 18 Juni yang diunggah Biro Pers Setpres, Minggu (28/6).

Jokowi
Presiden Jokowi

Kepala Negara menyoroti penyerapan anggaran di bidang kesehatan yang masih jauh dari harapan. Dimana dari total anggaran Rp75 triliun baru 1,53%.

“Misalnya saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun baru keluar 1,53% coba,” jelas dia.

Selain itu, Jokowi minta agar stimulus ekonomi segera direalisasikan. Jangan sampai hanya karena aturan membuat semua terhambat.

Restu Partai Politik

Pengamat politik Jerry Massie menuturkan bahwa rencana Jokowi untuk merombak kabinet berpotensi tersandera partai politik yang mengusungnya di Pilpres 2019, terutama PDI Perjuangan.

Apalagi, Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga presiden kelima Megawati Soekarnoputri secara gamblang menyebut Jokowi sebagai petugas partai

“Jadi bukan hanya menggertak, tapi langsung bertindak,” ujar dia.

Jerry meminta Jokowi berpikir taktis dan bertindak cepat. Reshuffle yang lambat bakal menggerus kepercayaan publik kepada Kepala Negara.

“Dampaknya bisa buruk terhadap kredibilitasnya. Takutnya publik tak akan percaya lagi,” tutur Jerry.

Di sisi lain, Dosen Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan Jokowi seharusnya langsung merombak kabinet karena menteri-menteri banyak yang memble kerjanya.

"Istana juga tak konsisten. Tanggal 18 juni rapat menteri paripurna. Tanggal 28 juni video marah-marah Jokowi yang mengancam akan me-reshuffle menteri viral," ujarnya kepada MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (8/7)

Kemudian, ia juga menilai pernyataan Mensesneg Pratikno yang membantah tidak adanya perombakan kabinet menandakan pemerintah sendiri mencla-mencle terkait komunikasi pihak istana pada publik.

Baca Juga

Isu PKI Muncul, Sejarawan LIPI Cerita Soal Ribka Tjiptaning hingga Reza Rahardian

"Jika nanti ada reshuffle. Itu artinya marah2nya Jokowi itu serius dan benar. Namun jika tak ada reshuffle, maka marah-marahnya tersebut hanya gimick atau retorik. Jadi soal peluang reshuffle. Hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu," tegasnya.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)

Terkait restu parpol, Ujang menuturkan hal itu hanya formalitas. Sebab, itu soal komunikasi dengan para pimpinan partai koalisi Jokowi. Karena yang akan direshuffle kemungkinan besar dari non partai.

"Jika pun ada reshuffle dari kader parpol yang jadi menteri. Itu pun akan diganti dengan kader lain dari parpol yang diganti tersebut," pungkasnya. (Dka)

Baca Juga:

Istana Buka Motif Jokowi Ancam Reshuflle Baru Dibuka ke Publik Telat 10 Hari

#Reshuffle Kabinet #Kabinet Indonesia Maju #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, baru saja dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mengatakan bakal fokus membenahi masalah sampah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Indonesia
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Prabowo. Ia menegaskan akan memangkas birokrasi dan mempercepat program nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Indonesia
Profil Abdul Kadir Karding: Kepala Barantin yang Pindah Haluan dari Urus Pekerja Migran ke Karantina
Sosok kelahiran Donggala ini membawa pengalaman panjang selama tiga periode di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2009 hingga 2024
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2026
Profil Abdul Kadir Karding: Kepala Barantin yang Pindah Haluan dari Urus Pekerja Migran ke Karantina
Indonesia
Jumhur Hidayat Bakal Pimpin Langsung Aksi May Day 2026 Pakai Motor Meski Sudah Dilantik Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Selain urusan ketenagakerjaan, Jumhur Hidayat langsung tancap gas memetakan masalah krusial di kementeriannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2026
Jumhur Hidayat Bakal Pimpin Langsung Aksi May Day 2026 Pakai Motor Meski Sudah Dilantik Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Indonesia
Muhammad Qodari Resmi Jadi Kabakom, Akui Tantangan Komunikasi Pemerintah Semakin Kompleks
Muhammad Qodari dilantik sebagai Kabakom oleh Prabowo. Ia mengakui tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks, terutama di era media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Muhammad Qodari Resmi Jadi Kabakom, Akui Tantangan Komunikasi Pemerintah Semakin Kompleks
Indonesia
Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden, Hasan Nasbi Siap Perkuat Komunikasi Pemerintah
Hasan Nasbi baru saja dilantik jadi penasihat khusus presiden. Ia pun mengatakan, bahwa siap memperkuat strategi komunikasi pemerintah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden, Hasan Nasbi Siap Perkuat Komunikasi Pemerintah
Indonesia
Profil Hasan Nasbi: Pendiri Lembaga Survei yang Kini Kembali Masuk Kabinet Merah Putih
Hasan Nasbi baru saja dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Ia dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Profil Hasan Nasbi: Pendiri Lembaga Survei yang Kini Kembali Masuk Kabinet Merah Putih
Bagikan