Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik

MerahPutih.com - Reshuffle kabinet tengah digadang-gadang Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah melihat kinerja anak buahnya saat menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air.

Bagaimana tidak, pemerintah sudah menganggarkan dana sekitar Rp900 triliun. Namun, sejauh ini para menteri kabinet Indonesia Maju dinilai belum bekerja maksimal seperti diharapkan Jokowi.

Baca Juga

Menangnya Rachmawati Soekarnoputri di MA Tak Punya Impikasi Yuridis ke Jokowi

“Perlu saya ingatkan belanja-belanja di kementerian, saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja-belanja kementerian tolong dipercepat,” ujarnya dalam video pembukaan sidang kabinet paripurna tanggal 18 Juni yang diunggah Biro Pers Setpres, Minggu (28/6).

Kepala Negara menyoroti penyerapan anggaran di bidang kesehatan yang masih jauh dari harapan. Dimana dari total anggaran Rp75 triliun baru 1,53%.

“Misalnya saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun baru keluar 1,53% coba,” jelas dia.

Selain itu, Jokowi minta agar stimulus ekonomi segera direalisasikan. Jangan sampai hanya karena aturan membuat semua terhambat.

Restu Partai Politik

Pengamat politik Jerry Massie menuturkan bahwa rencana Jokowi untuk merombak kabinet berpotensi tersandera partai politik yang mengusungnya di Pilpres 2019, terutama PDI Perjuangan.

Apalagi, Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga presiden kelima Megawati Soekarnoputri secara gamblang menyebut Jokowi sebagai petugas partai

“Jadi bukan hanya menggertak, tapi langsung bertindak,” ujar dia.

Jerry meminta Jokowi berpikir taktis dan bertindak cepat. Reshuffle yang lambat bakal menggerus kepercayaan publik kepada Kepala Negara.

“Dampaknya bisa buruk terhadap kredibilitasnya. Takutnya publik tak akan percaya lagi,” tutur Jerry.

Di sisi lain, Dosen Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan Jokowi seharusnya langsung merombak kabinet karena menteri-menteri banyak yang memble kerjanya.

"Istana juga tak konsisten. Tanggal 18 juni rapat menteri paripurna. Tanggal 28 juni video marah-marah Jokowi yang mengancam akan me-reshuffle menteri viral," ujarnya kepada MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (8/7)

Kemudian, ia juga menilai pernyataan Mensesneg Pratikno yang membantah tidak adanya perombakan kabinet menandakan pemerintah sendiri mencla-mencle terkait komunikasi pihak istana pada publik.

Baca Juga

Isu PKI Muncul, Sejarawan LIPI Cerita Soal Ribka Tjiptaning hingga Reza Rahardian

"Jika nanti ada reshuffle. Itu artinya marah2nya Jokowi itu serius dan benar. Namun jika tak ada reshuffle, maka marah-marahnya tersebut hanya gimick atau retorik. Jadi soal peluang reshuffle. Hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu," tegasnya.

Terkait restu parpol, Ujang menuturkan hal itu hanya formalitas. Sebab, itu soal komunikasi dengan para pimpinan partai koalisi Jokowi. Karena yang akan direshuffle kemungkinan besar dari non partai.

"Jika pun ada reshuffle dari kader parpol yang jadi menteri. Itu pun akan diganti dengan kader lain dari parpol yang diganti tersebut," pungkasnya. (Dka)

Baca Juga:

Istana Buka Motif Jokowi Ancam Reshuflle Baru Dibuka ke Publik Telat 10 Hari