Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menemui para peternak sapi perah di Desa Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (21/11). Muzani berdialog dengan para masyarakat setempat mendengar keluh kesah dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
Salah satunya tentang rendahnya harga susu yang mereka jual kepada pengepul. Kemudian persoalan pupuk yang masih sulit didapat oleh para petani setempat. Muzani kemudian merespons akan mengatasi masalah tersebut.
"Kalau bisa kami minta harga susu kita dibeli di harga 10 ribu per liter. Selama ini kita merasa hidup segan mati tak mau karena susu kami dihargai dibawah itu Pak," ujar salah satu peternak sapi perah.
Baca juga:
Legislator Nilai Bebas Pajak Impor Susu Tak Adil dan Ancam Ketahanan Pangan
"Ibu Bapak, pemutusan kebijakan tentang keluh kesah yang Bapak Ibu sampaikan sebenarnya itu ranah eksekutif. Kami-kami ini ranahnya legislatif. Akan tetapi kami sebagai legislatif, saya sebagai Ketua MPR bisa mempengaruhi pemerintah untuk bisa mengeluarkan kebijakan atas permasalah yang Bapak Ibu hadapi saat ini," jawab Muzani.
Muzani berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait serta menugaskan anggota DPR Dapil Kota Batu Moretno Suprapto untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Untuk masalah harga susu (terlalu rendah) nanti Pak Moreno yang selesaikan. Lalu untuk masalah pupuk nanti Pak Anwar Sadad yang menyelesaikan," ujar Muzani.
Baca juga:
Peternak Sapi Buang Susu, Legislator Ingatkan Pidato Prabowo
Politikus Gerindra itu menjelaskan rencana kerja pemerintah Presiden Prabowo yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan mengentaskan kemiskinan. Salah satu program konkret yang bisa memberikan insentif terhadap pengentasan angka kemiskinan adalah Peraturan Pemerintah Nomo 47 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM.
"Ini menjadi bukti bahwa kekuasaan yang diemban oleh Presiden Prabowo itu sungguh-sungguh digunakan untuk kepentingan rakyat. Untuk membela rakyat kecil yang utangnya puluhan tahun sudah tak tertagih. Yang tujuan utama Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan itu untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia," tuturnya. (Asp)
