Peserta JKN Non-Aktif Harus Dicarikan Solusi Agar Bisa Nikmati Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ilustrasi: Kartu Indonesia Sehat (KIS). Foto: Antara
Merahputih.com - Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus kepada peserta JKN non-aktif, terutama mereka yang statusnya non-aktif disebabkan oleh keterbatasan kemampuan membayar iuran.
Hal ini terkait dengan program pemerintah yang menyediakan pemeriksaan kesehatan (medical check-up/MCU) gratis bagi masyarakat pada hari ulang tahun mereka.
"Peserta JKN yang non-aktif, khususnya yang disebabkan oleh ability to pay, harus dicarikan jalan keluarnya. Tidak aktif bukan berarti tidak berhak memperoleh pemeriksaan kesehatan gratis ini," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, Minggu (19/1).
Baca juga:
Anggarannya Sampai Rp 4,7 Triliun, Cek Kesehatan Gratis Deteksi Obesitas hingga Penyakit Jantung
Menurut Netty, program inovatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan melalui langkah preventif.
Program pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun bukan hanya bentuk apresiasi dari pemerintah kepada warganya, tetapi juga langkah nyata dalam mendorong deteksi dini penyakit.
"Dengan begitu, masyarakat dapat lebih cepat mengambil tindakan jika ditemukan potensi gangguan kesehatan," ucap Netty.
Baca juga:
Prabowo Jalankan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai Tahun Depan
Namun, Netty juga mengingatkan masyarakat agar memastikan kartu BPJS Kesehatan mereka aktif, karena program ini hanya dapat diakses oleh peserta BPJS yang status kepesertaannya memenuhi syarat.
"Kartu BPJS yang aktif menjadi kunci untuk menikmati layanan ini. Maka masyarakat harus memeriksa status kepesertaan BPJS mereka dan segera mengurusnya jika ada kendala," tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pemutihan Tunggakan BPJS Harus Berkeadilan, Terverifikasi, dan Bebas dari Fraud

Utang BPJS Tembus Rp10 Triliun, Pemerintah Malah Mau Susun Skema Pemutihan Tunggakan

Bakal Diputihkan, Jumlah Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 10 Triliun

DPR Kritik BPJS Kesehatan Nonaktifkan 50.000 Warga Pamekasan, Tegaskan Hak Kesehatan tak Boleh Disandera

Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran

Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut

BPJS Kesehatan dan BGN Rogoh Kocek untuk Biayai Pengobatan Korban Keracunan MBG

Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Warga

Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik

Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
