Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, dalam menghadapi Pilkada 2018 mendatang, prajurit TNI harus tetap netral dan jangan ada yang berpihak kepada salah satu kontestan peserta pilkada.
"Prajurit jangan ada yang berpihak pada salah satu calon peserta pilkada. Prajurit harus bisa menjadi penengah apabila terjadi konflik," kata Panglima TNI Jenderal Gatot di Jakarta, Kamis (26/10).
Panglima TNI juga mengatakan bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis, karena politik TNI adalah politik negara yaitu politik yang menjamin tetap tegak kokohnya NKRI.
"Apa pun alasannya, prajurit TNI harus selalu berbuat untuk mengabdi dan menjaga NKRI," tandasnya.
Menurutnya, modal utama untuk menjaga stabilitas keamanaan dan politik khususnya dalam menghadapi pilkada dibutuhkan soliditas TNI dan Polri. Sebab, kata Jenderal gatot, TNI-Polri merupakan penyangga tegaknya NKRI.
"Saat ini negara membutuhkan suasana yang teduh. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan soliditas antara TNI dan Polri," katanya.
Dihadapan ribuan prajurit, Panglima TNI mengatakan bahwa prajurit yang profesional adalah prajurit yang selalu mengasah kemampuan, bersikap disiplin, dan taat kepada hukum serta aturan yang berlaku.
"Hukum adalah panglima. Maka, kita harus selalu taat kepada hukum, tidak ada satu pun prajurit TNI termasuk saya yang tidak taat hukum," tandasnya.
Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa setiap prajurit TNI harus bersikap menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan apa pun karena rakyat adalah ibu kandung TNI. Menurutnya, kemanunggalan TNI dan rakyat adalah kekuatan hakiki yang paling ampuh.
"Tidak ada satu pun negara di dunia yang bisa mengalahkan NKRI, apabila TNI benar-benar manunggal dengan rakyat," katanya.
Dalam kesempatan itu, jenderal bintang empat ini menambahkan bahwa setiap prajurit TNI yang profesional harus menjunjung tinggi loyalitas sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
"Setiap prajurit harus taat kepada atasan, mulai dari Komandan Regu sampai Kepala Staf Angkatan dan Panglima TNI. Selanjutnya di atas Panglima TNI adalah Presiden RI yang telah terpilih secara sah dan Konstitusi yaitu Presiden Joko Widodo," katanya.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa dalam diri setiap orang Indonesia mengalir darah kesatria, ini dibuktikan dengan adanya senjata khas yang dimiliki oleh setiap suku di Indonesia.
"Hanya bedanya, jika di Indonesia bagian barat bentuknya kecil dan disembunyikan, semakin ke timur semakin besar dan ditampakkan," katanya. (*)
Sumber: ANTARA
