Pesan JK Saat Melepas Jamaah Haji Kloter Pertama Asal Jakarta

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 07 Juli 2019
Pesan JK Saat Melepas Jamaah Haji Kloter Pertama Asal Jakarta

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri pelepasan jamaah haji Indonesia kloter pertama asal DKI Jakarta di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang pada Minggu (7/7) (Antaranews/Bayu Prasetyo)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi melepas jamaah haji Indonesia kloter pertama asal DKI Jakarta di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Minggu (7/7). Wapres tiba di bandara pada Minggu pukul 09:00 WIB di acara yang dilaksanakan di Terminal 2D bandara itu.

Saat kedatangan di ruang tunggu keberangkatan haji, Wapres disambut oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam A Abid Althagafi.

Baca Juga: 4 Keistimewaan yang Didapat Jamaah Haji Asal Indonesia

"Saya ingin sampaikan bahwa ini suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Kalau sebelumnya jamaah haji harus antre di sini, harus antre di Jeddah atau di Madinah sekarang hanya dalam waktu beberapa menit semuanya sudah selesai," kata Wapres di Bandara Soekarno Hatta.

Ilustrasi Jamaah Haji (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
Ilustrasi Jamaah Haji (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Dengan fasilitas tersebut, jamaah haji mendapat kemudahan pengurusan imigrasi dan masuk ke bus menuju pemondokan.

"Program ini semuanya sesuai dengan teknologi mutakhir saat ini sehingga tidak perlu lagi birokrasi yang panjang dan juga proses yang panjang," jelas Wapres mengapresiasi layanan 'fast track' Makkah Road Initiative dikutip Antara.

Baca Juga: Jelang Musim Haji, Kemenkes Tambah 22 Dokter dan 44 Perawat

Sebanyak 388 calon haji asal DKI Jakarta akan berangkat pada Ahad (7/7) sekitar pukul 09.00 WIB menumpang pesawat GA 7501. (*)

#Ibadah Haji #Wapres Jusuf Kalla
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Indonesia
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Indonesia
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
SOTK Kementerian Haji dan Umrah berbeda dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI dan BP Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
Indonesia
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Institusi yang akan menjadi kementerian ke-49 pada era pemerintahan Presiden Prabowo ini memiliki struktur hingga ke tingkat daerah untuk memperkuat edukasi haji di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Indonesia
Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
Diharapkan, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dapat memperkuat profesionalisme pelayanan sehingga tidak ada lagi keluhan dari jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
Bagikan