Perusahaan Pers Dalam Bahaya, DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Tutup Mata

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 Mei 2020
 Perusahaan Pers Dalam Bahaya, DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Tutup Mata

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta (Foto: PKS_ID)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi I DRR Sukamta meminta, pemerintah membantu usaha pers yang juga ikut terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Sukamta, pers punya peran penting dalam pandemi COVID-19 mulai dari diseminasi informasi, edukasi kepada masyarakat hingga perang melawan hoaks.

Baca Juga:

Jelang Idulfitri, Permintaan LPG di DIY Diprediksi Naik Capai 437 MT

"Tanpa bantuan pers, berbagai informasi pemerintah tidak akan sampai ke masyarakat luas," kata Sukamta kepada wartawan, Senin (18/5).

Pemerintah harus membantu usaha pers yang terdiri dari perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita. Sebagian usaha pers ini sebelum pandemi datang sudah kesulitan karena adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi lewat media elektronik.

Sukamta desak pemerintah perhatikan industri pers yang terdampak Covid-19
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

"Saat pandemi datang, kondisi semakin berat," jelas dia.

Sukamta menuturkan, sebagaimana skema pemerintah untuk membantu UMKM dan dunia usaha, langkah serupa perlu diterapkan untuk usaha pers.

Pemerintah bisa berikan relaksasi pajak hingga mengajak usaha pers dalam kerjasama penyampaian informasi mengenai program, aktivitas dan hal lain terkait Covid-19.

"Tentunya segala hal bantuan terhadap pers harus tetap memperhatikan asas ketaatan hukum dan kepatutan masyarakat," ucap dia.

Meski begitu Sukamta mengingatkan bahwa bantuan terhadap usaha pers jangan sampai membuat pers menjadi tumpul, hilang daya kritis terhadap pemerintah.

Dalam kondisi krisis akibat pandemi seperti ini menurut Sukamta peluang penyimpangan dari sisi kebijakan dan anggaran semakin besar akibat diskresi aturan yang dapat memicu moral hazard penyelenggara negara.

Baca Juga:

DPRD DKI Desak Anies Lakukan Kajian Sebelum Longgarkan PSBB

Di sini pers punya peran penting menjadi saluran masyarakat untuk ikut mengkritisi kebijakan yang menyimpang.

Mengingat pers sebagai pilar keempat dari demokrasi harus bisa menjaga independensi dengan pemerintah dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik.

"Tentu akan kita harap pers juga menyajikan konten-konten berita yang mengupas secara mendalam sehingga punya nilai edukasi yang bermanfaat ke publik," tutup Sukamta.(Knu)

Baca Juga:

Tahun Ajaran Baru Sekolah Perlu Diundur Karena Terlalu Riskan

#Politisi PKS #Komisi I DPR #Media Massa #COVID-19
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Konten Berita Jadi Bagian Ekosistem AI, Media Bisa Bagi Hasil dengan Google dan Meta
Pemerintah mendorong skema bagi untung bagi media Indonesia atas pemanfaatan konten berita oleh Google dan Meta.
Soffi Amira - Jumat, 23 Oktober 2026
Konten Berita Jadi Bagian Ekosistem AI, Media Bisa Bagi Hasil dengan Google dan Meta
Indonesia
DPR Dorong Diplomasi Indonesia Berdampak Langsung pada Ekonomi dan Lapangan Kerja
Wakil Ketua Komisi I DPR mendorong Menlu Arrmanatha Nasir memperkuat diplomasi ekonomi agar berdampak pada industri nasional, lapangan kerja, dan masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Dorong Diplomasi Indonesia Berdampak Langsung pada Ekonomi dan Lapangan Kerja
Olahraga
Aib Saat di Arsenal Terbongkar, Karier Kapten Timnas Swiss Granit Xhaka di Ujung Tanduk
Terjerat skandal sertifikat COVID-19 palsu, Kapten Swiss Granit Xhaka akui kesalahannya dan mundur dari Timnas. Simak kronologi dan ancaman hukumannya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Aib Saat di Arsenal Terbongkar, Karier Kapten Timnas Swiss Granit Xhaka di Ujung Tanduk
Indonesia
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
TB Hasanuddin menyoroti kasus Serda Ahmad yang tewas setelah diduga dianiaya senior. Ia meminta tradisi kekerasan di lingkungan TNI dihentikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
Indonesia
Djarum Caplok Narasi, Semua Saham Najwa Shihab dkk Dilepas
Konglomerasi raksasa Grup Djarum resmi mengambil alih kendali penuh PT Narasi Citra Sahwahita, entitas perusahaan yang menaungi media digital populer, Narasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
Djarum Caplok Narasi, Semua Saham Najwa Shihab dkk Dilepas
Indonesia
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
DPR menilai 8 WNI diduga menjadi tentara Rusia karena faktor ekonomi. Ia mengingatkan konsekuensi terhadap status kewarganegaraan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
Indonesia
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Komisi I DPR menyoroti kasus Mayor Laut Faisal Mulia, yang mengirim sabu dengan pesawat militer.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Indonesia
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan pidato Presiden Prabowo Subianto soal nuklir harus dipahami secara utuh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
DPR mendesak pemerintah membentuk satgas untuk membebaskan Kapten Ashari, yang disandera bajak laut Somalia.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
Indonesia
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Komisi I DPR menegaskan, bahwa operator harus mematuhi putusan MK. Sisa kuota internet tak boleh hangus.
Soffi Amira - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Bagikan