Perubahan Divhumas Polri Jadi Badan Dianggap untuk Akomodir Perwira yang Nganggur

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 11 Desember 2019
Perubahan Divhumas Polri Jadi Badan Dianggap untuk Akomodir Perwira yang Nganggur

Neta S Pane. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat kepolisian Neta S Pane mengkritik rencana pengembangan Divisi Humas Polri menjadi Badan Humas. Hal ini dianggap hanya untuk menampung perwira polisi yang selama ini menganggur.

"Ini berbahaya bagi Polri. Kalau dilebarkan lagi organisasi Polri akan menimbulkan jenderal baru dan itu berbahaya," kata Neta kepada merahputih.com di Jakarta, Rabu (11/12).

Baca Juga:

Divhumas Polri Persiapkan Diri Jelang Berubah Jadi Badan

Neta melanjutkan, humas seharusnya tetap diisi jabatan bintang dua.

Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane (Foto: antaranews)
Neta S Pane (Foto: antaranews)

"Kan sebelum lengser Tito Karnavian sempat minta maaf banyak kombes yang nganggur. Sepertinya dilebarkan organisasi ini untuk mengakomodir kombes yang nganggur," imbuh Neta.

Pelebaran ini, lanjut Neta sama sekali tak memunculkan keuntungan buat masyarakat.

"Artinya penambahan jenderal di polisi tak ada untungnya buat masyarakat. Harusnya dipangkas dan organisasi dirampingkan," terang Neta.

Baca Juga:

Berubah Jadi Badan, Humas Polri Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Ia mengingatkan akan pernyataan Presiden Joko Widodo soal perampingan birokrasi.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Rapat tersebut membahas rencana strategis Polri serta Hapsem BPK Semester I Tahun 2019. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Rapat tersebut membahas rencana strategis Polri serta Hapsem BPK Semester I Tahun 2019. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama

"Tapi kok ini polisi melebarkan diri menjadi tambun. Kalau tambun nanti malah sulit bergerak. Nah ini jika dilebarkan lagi, maka anggaran anggaran makin bertambah dan tersedot bisa 80 persen. Polisi tak bisa berbuat apa-apa," jelas Neta. (Knu)

Baca Juga:

Merajut Kebhinekaan Dalam Kadiv Humas Polri Cup 2019

#Kadiv Humas Polri #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Rombak Jabatan, Brigjen Anom Setyadji Kini Pegang Posisi Wakabaintelkam
Brigjen Anom Setyadji ditunjuk menjadi Wakabaintelkam Polri melalui Surat Telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026. Simak rekam jejak kariernya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
Kapolri Rombak Jabatan, Brigjen Anom Setyadji Kini Pegang Posisi Wakabaintelkam
Indonesia
Brigjen Aries Syahbudin Ditunjuk Jadi Kakorlantas Polri, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Brigen Aries Syahbudin baru saja ditunjuk jadi Kakorlantas Polri. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Brigjen Aries Syahbudin Ditunjuk Jadi Kakorlantas Polri, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Profil Komjen Dadang Hartanto, Profesor UMSU Sang Kapolda Metro Jaya Baru
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tunjuk Komjen Prof Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya baru. Cek profil lengkap dan rekam jejak akademisnya di sini!
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Oktober 2026
 Profil Komjen Dadang Hartanto, Profesor UMSU Sang Kapolda Metro Jaya Baru
Indonesia
Kecelakaan KM Virgo Transport 8 Masuk Babak Baru, 3 Bos Perusahaan Ditetapkan Tersangka
Polri menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8. Ketiganya kini sudah ditahan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Kecelakaan KM Virgo Transport 8 Masuk Babak Baru, 3 Bos Perusahaan Ditetapkan Tersangka
Indonesia
Wakapolri Tegaskan Pengusaha tak Perlu Takut Preman, Polri Jamin Kepastian Hukum
Polri memastikan akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan usaha tetap berjalan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wakapolri Tegaskan Pengusaha tak Perlu Takut Preman, Polri Jamin Kepastian Hukum
Indonesia
Kapolri Suyudi Dihadapkan pada Pekerjaan Rumah Lama Polri, SETARA Institute Ungkap Masalahnya
SETARA Institute mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutus rantai persoalan lama dan memastikan reformasi Polri menyentuh akar masalah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Oktober 2026
Kapolri Suyudi Dihadapkan pada Pekerjaan Rumah Lama Polri, SETARA Institute Ungkap Masalahnya
Indonesia
Kapolri Suyudi Rotasi 19 Kapolda, dari Metro Jaya hingga Sulawesi
Pertukaran ini dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sehari setelah resmi menjabat pada 2 Oktober 2026.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
Kapolri Suyudi Rotasi 19 Kapolda, dari Metro Jaya hingga Sulawesi
Indonesia
Kapolri Baru Rotasi 88 Pati dan Pamen, Ganti Kapolda Metro
Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
Kapolri Baru Rotasi 88 Pati dan Pamen, Ganti Kapolda Metro
Indonesia
DPR Tagih Gebrakan Suyudi, jangan Biarkan Keluhan Warga Terus Menumpuk
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghadapi tantangan untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPR Tagih Gebrakan Suyudi, jangan Biarkan Keluhan Warga Terus Menumpuk
Indonesia
SETARA Tantang Suyudi, Polri Bersama Masyarakat jangan cuma Slogan
Tantangan tersebut muncul di tengah masih kuatnya sorotan terhadap profesionalitas dan integritas Polri.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
SETARA Tantang Suyudi, Polri Bersama Masyarakat jangan cuma Slogan
Bagikan