Pilpres 2019

Pertemuan Zulhas-Jokowi Upaya Redam People Power Amien Rais?

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 28 April 2019
 Pertemuan Zulhas-Jokowi Upaya Redam People Power Amien Rais?

Presiden Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah pencoblosan Pilpres 2019 di Istana Negara, pada Rabu (24/4) lalu memunculkan banyak spekulasi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin menilai, pertemuan Zulhas dengan Jokowi hanya silaturahmi biasa. Apalagi, Zulhas menjabat Ketua MPR. Jabatan itu yang memungkinkan Zulhas untuk merangkul semua tokoh politik.

Namun, kata Ujang pertemuan dua tokoh politik nasional itu utamanya untuk menghadirkan politik yang meneduhkan setelah gelaran Pilpres 2019.

Presiden Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
Presiden Jokowi saat menerima Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Negara (Foto: Biro Pers Setpres)

Menurutnya, pertemuan Zulhas dengan Jokowi bisa meredam wacana people power yang digulirkan politisi senior PAN, Amien Rais. Diketahui, Amien pernah mengancam akan menginisiasi people power ketika hasil Pilpres 2019 diwarnai kecurangan.

"Pertemuan Jokowi-Zulhas paling tidak untuk menjaga silaturrahmi politik dan paling tidak untuk menetralisir, meminamilisir, dan meredam wacara people power," kata Ujang kepada merahputih.com, Minggu (28/4).

Ujang juga menilai ada makna lain di balik pertemuan Zulhas dengan Jokowi, yakni terkait upaya PAN mengubah haluan politik. Ia menyebut tidak tertutup kemungkinan PAN akan merapat ke kubu Jokowi.

Menurut dia, perubahan arah dukungan ialah hal lazim di dunia politik. Tidak terkecuali bagi PAN, mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2019, tetapi masuk sebagai partai pendukung Jokowi di pemerintahan.

"Kemarin oposisi, besok bisa berkoalisi dengan Jokowi. Bisa saja pertemuan Jokowi-Zulhas merupakan pertemuan pemanasan pasca Pilpres," pungkas Ujang Komaruddin.(Pon)

#Joko Widodo #Zulkifli Hasan #Pengamat Politik #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Jokowi mengungkap isi pertemuan dua jam dengan Prabowo di Kertanegara. Mereka membahas sepak bola, ekonomi, politik, hingga isu Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
KDKMP ditargetkan mulai beroperasi 1 Oktober 2026. Sebanyak 28.891 manajer telah dikontrak dengan gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
Indonesia
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Menko Pangan Zulkifli Hasan meluruskan isu gaji manajer KDKMP, menegaskan total penghasilan paling tinggi berkisar Rp 8,3 juta disesuaikan UMK daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Bagikan