Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pertemuan Petinggi Parpol KPP Tunjukkan Koalisi Makin Solid

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 31 Mei 2023
Pertemuan Petinggi Parpol KPP Tunjukkan Koalisi Makin Solid

Bakal calon presiden Anies Baswedan (tengah) bersama petinggi KPP usai memberikan keterangan pers di Sekretariat Perubahan di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Selasa (30/05/2023). . ANTARA FOTO/Reno Esnir/

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Para petinggi partai politik (parpol) dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di kediaman Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Jumat (26/5).

Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan, bahwa pertemuan tersebut menunjukkan soliditas untuk tetap melanjutkan langkah politik bersama pada Pemilu 2024.

"Menunjukkan bahwa memang koalisi ini masih sangat solid dan kita tentu siap untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Jadi tidak ada yang berubah terkait dengan koalisi ini, dan kita justru semakin solid untuk melangkah ke depan," kata Taufik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: PKS-Demokrat Marah karena Anies Pilih Cawapres dari Luar Koalisi

Dia menyebut bahwa pertemuan tersebut membahas terkait langkah-langkah KPP ke depan yang akan diambil, termasuk memberikan dukungan kepada Partai NasDem.

Pasalnya, kata dia, mantan Sekjen Partai NasDem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G beserta infrastruktur pendukung pada Rabu (17/5).

"Pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan dukungan dan simpati kepada Partai NasDem, sekaligus juga membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh koalisi," tuturnya, seperti dikutip Antara.

Selain itu, ujarnya lagi, pertemuan tersebut turut membahas pula perihal situasi dan kondisi terkini demokrasi di Indonesia, serta bagaimana sikap KPP menghadapi dinamika permasalahan yang muncul beberapa waktu terakhir.

Anggota Komisi III DPR itu pun tak menampik bahwa dalam pertemuan tersebut membahas perihal sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan

"Jadi banyak hal, yang termasuk juga ya cawapres dan sebagainya juga bagian dari poin-poin yang mungkin menjadi bahan diskusi pada saat itu," katanya.

Baca Juga:

Koalisi Indonesia Bersatu Diklaim Tetap Bertahan Jika Kompak Mendukung Ganjar

Taufik pun menegaskan bahwa sebagaimana keputusan bersama koalisinya maka keputusan dan pengumuman terkait bakal cawapres KPP akan diserahkan kepada Anies Baswedan.

"Ini adalah penghargaan kita kepada calon presiden yang kita memang usung untuk kemudian bisa menentukan calon wakil presidennya dan yang kemudian beliaulah yang nanti akan menyampaikan kepada publik, rencananya seperti itu," ucap dia.

Dia mengatakan bahwa pertemuan tersebut cukup lengkap karena dihadiri langsung oleh para petinggi masing-masing parpol anggota KPP yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kemudian, lanjut dia, dari PKS hadir Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf, serta beberapa petinggi PKS lainnya.

Selain dirinya, Taufik menyebut dari Partai NasDem hadir pula Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto,

Secara terpisah, Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan bahwa pertemuan para petinggi parpol KPP pada Jumat (26/5) dilangsungkan di kediaman pribadi milik Surya Paloh yang berlokasi di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

"Iya, ini pertemuan pekan lalu di lokasi Kepulauan Seribu, lokasi milik Pak Surya Paloh," kata Muzzammil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan sejumlah hal, di antara terkait masa depan KPP.

"Insyaallah kita solid untuk maju terus. Mudah-mudahan segera terwujud pasangan calon dari tiga (parpol) Koalisi Perubahan untuk Persatuan," ujar dia. (*)

Baca Juga:

Koalisi Sipil Kritik KPU Beri Karpet Merah Eks Koruptor Nyaleg

#Anies Baswedan #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan