Pertemuan Demokrat dengan Tim Delapan: Cawapres Anies Sudah Mengerucut 1 Nama

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 18 Agustus 2023
Pertemuan Demokrat dengan Tim Delapan: Cawapres Anies Sudah Mengerucut 1 Nama

Bakal capres Anies Baswedan (kanan) diringi Agus Harimurti Yudhoyono (tengah, belakang) berjalan memasuki Museum dan Galeri SBY*ANI di Pacitan, Kamis (17/8/2023) (ANTARA/Destyan Handri Sujarwoko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembahasan Koalisi Perubahan terkait siapa yang mendampingi bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan masih alot.

Partai Demokrat mengakui, sempat ada pertemuan dengan Tim Delapan berikut capres Anies Baswedan di sela persiapan peresmian Monumen dan Galeri SBY*ANI di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (17/8).

"Ya, ternyata dan perkembangannya memang sempat ada pertemuan dengan teman-teman di Tim Delapan. Kami tidak menampik itu. Ada pertemuan dan diskusi. Dan ternyata Mas Anies berkenan untuk hadir," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (18/8) dini hari.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pelaku yang Ingin Habisi Anies Ditangkap

Agenda itu dia sebut di luar konteks peresmian museum SBY*ANI. Inisiatif muncul secara spontan karena anggota Tim Delapan yang notabene sahabat-sahabat AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) ikut terundang dalam kegiatan peresmian museum dan bertemu di Pacitan.

Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan kecil dan diskusi membahas rencana dan momentum yang tepat untuk mengumumkan cawapres Anies yang semula sempat diusulkan oleh PKS pada 17 Agustus, bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Namun dengan berbagai pertimbangan, koalisi bersepakat untuk mengundur jadwal pengumuman itu dengan pertimbangan taktis-politis.

Sementara, lanjut Herzaky, agenda Anies sebelumnya cukup padat. Namun ternyata saat undangan disodorkan, jadwalnya masih memungkinkan untuk diatur.

"Karena habis berkegiatan kalau enggak salah di Yogja kemarin," ujarnya, seperti dikutip Antara.

Baca Juga:

Pantun Penutup Pidato Bamsoet: Ganjar, Prabowo dan Anies Harus Lanjutkan Pembangunan

Herzaky menyadari jika publik tak sabar menunggu deklarasi capres-cawapres koalisi bentukan NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.

Hal itu disebutnya hanya soal waktu dan sepenuhnya akan ditentukan Anies. Dia pun enggan berspekulasi soal kepastian hari dan tanggalnya.

"Kami bertiga, ada Demokrat, NasDem, dan PKS, sehingga sudah semakin mengerucut, petanya sudah semakin jelas, kejutan apa lagi yang diharapkan. Tinggal bagaimana kita konsolidasi internal," ujar Herzaky.

Soal siapa yang dipilih menjadi cawapres yang akan mendampingi Anies, Herzaky memastikan sudah ada kesepakatan dan kesepahaman bersama antara koalisi dengan Anies Baswedan. Pilihannya sudah mengerucut satu nama.

Namun soal pengumuman dan kapan waktu yang dianggap tepat untuk menyampaikan ke publik, itu menjadi domain Anies Baswedan selalu capres yang diusung koalisi Partai Demokrat, NasDem dan PKS.

Ia memberi isyarat bahwa pengumuman cawapres Demokrat yakin waktunya tidak lama lagi.

"Kami juga sudah bersepakat yang pasti kami menunggu dari Mas Anies di Jakarta," katanya.

Diketahui, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. (*)

Baca Juga:

Unggah Foto Telur Asin, Anies Ledek Ketua DPRD DKI?

#Anies Baswedan #Partai Demokrat #Pemilu #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Bagikan