Pertemuan Demokrat dengan Tim Delapan: Cawapres Anies Sudah Mengerucut 1 Nama

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 18 Agustus 2023
Pertemuan Demokrat dengan Tim Delapan: Cawapres Anies Sudah Mengerucut 1 Nama

Bakal capres Anies Baswedan (kanan) diringi Agus Harimurti Yudhoyono (tengah, belakang) berjalan memasuki Museum dan Galeri SBY*ANI di Pacitan, Kamis (17/8/2023) (ANTARA/Destyan Handri Sujarwoko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembahasan Koalisi Perubahan terkait siapa yang mendampingi bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan masih alot.

Partai Demokrat mengakui, sempat ada pertemuan dengan Tim Delapan berikut capres Anies Baswedan di sela persiapan peresmian Monumen dan Galeri SBY*ANI di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (17/8).

"Ya, ternyata dan perkembangannya memang sempat ada pertemuan dengan teman-teman di Tim Delapan. Kami tidak menampik itu. Ada pertemuan dan diskusi. Dan ternyata Mas Anies berkenan untuk hadir," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (18/8) dini hari.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pelaku yang Ingin Habisi Anies Ditangkap

Agenda itu dia sebut di luar konteks peresmian museum SBY*ANI. Inisiatif muncul secara spontan karena anggota Tim Delapan yang notabene sahabat-sahabat AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) ikut terundang dalam kegiatan peresmian museum dan bertemu di Pacitan.

Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan kecil dan diskusi membahas rencana dan momentum yang tepat untuk mengumumkan cawapres Anies yang semula sempat diusulkan oleh PKS pada 17 Agustus, bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Namun dengan berbagai pertimbangan, koalisi bersepakat untuk mengundur jadwal pengumuman itu dengan pertimbangan taktis-politis.

Sementara, lanjut Herzaky, agenda Anies sebelumnya cukup padat. Namun ternyata saat undangan disodorkan, jadwalnya masih memungkinkan untuk diatur.

"Karena habis berkegiatan kalau enggak salah di Yogja kemarin," ujarnya, seperti dikutip Antara.

Baca Juga:

Pantun Penutup Pidato Bamsoet: Ganjar, Prabowo dan Anies Harus Lanjutkan Pembangunan

Herzaky menyadari jika publik tak sabar menunggu deklarasi capres-cawapres koalisi bentukan NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.

Hal itu disebutnya hanya soal waktu dan sepenuhnya akan ditentukan Anies. Dia pun enggan berspekulasi soal kepastian hari dan tanggalnya.

"Kami bertiga, ada Demokrat, NasDem, dan PKS, sehingga sudah semakin mengerucut, petanya sudah semakin jelas, kejutan apa lagi yang diharapkan. Tinggal bagaimana kita konsolidasi internal," ujar Herzaky.

Soal siapa yang dipilih menjadi cawapres yang akan mendampingi Anies, Herzaky memastikan sudah ada kesepakatan dan kesepahaman bersama antara koalisi dengan Anies Baswedan. Pilihannya sudah mengerucut satu nama.

Namun soal pengumuman dan kapan waktu yang dianggap tepat untuk menyampaikan ke publik, itu menjadi domain Anies Baswedan selalu capres yang diusung koalisi Partai Demokrat, NasDem dan PKS.

Ia memberi isyarat bahwa pengumuman cawapres Demokrat yakin waktunya tidak lama lagi.

"Kami juga sudah bersepakat yang pasti kami menunggu dari Mas Anies di Jakarta," katanya.

Diketahui, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. (*)

Baca Juga:

Unggah Foto Telur Asin, Anies Ledek Ketua DPRD DKI?

#Anies Baswedan #Partai Demokrat #Pemilu #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Bagikan