Pertamina Minta KPK Supervisi Kontrak Jangka Panjang


Truk Pertamina. (Foto: Pertamina)
MerahPutih.com - PT Pertamina (Persero) bakal melakukan sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komis antirasuah ini, diminta melakukan supervisi serta pendampingan untuk memastikan penyelesaian beberapa permasalahan dan kegiatan operasional serta bisnis Pertamina.
Direktur Penunjang Bisnis Pertamina M. Haryo Yunianto mengatakan, Kerjasama dengan KPK, wujud komitmen Pertamina untuk menjalan prinsip kejujuran, kehati-hatian dan transparansi.
"Karena Pertamina percaya bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya terlihat dari angka profit yang terus meningkat melainkan juga diukur dari perilaku-perilaku bisnis yang beretika,” ujarnya.
Ia memaparkan, sejumlah aktivitas bisnis yang perlu mendapat pendampingan dari KPK, diantaranya pengadaan minyak mentah, produk kilang dan LPG terkait turunnya harga minyak dan antisipasi terjadinya penguncian di negara-negara penghasil minyak mentah.
Baca Juga:
Tuai Kritik, Pemprov DKI Tiadakan CFD Sudirman-Thamrin Pekan Depan
Selain itu, Pertamina juga mengharap adanya supervisi dari KPK dalam penyelesaian kontrak jangka panjang LNG (Liquefied Natural Gas) dengan sumber domestik maupun internasional yang terdampak karena keterlambatan beberapa proyek strategis nasional serta menurunnya kebutuhan sektor industri maupun kegiatan korporasi lainnya yang dianggap perlu menghadirkan supervisi dari KPK.
Program lainnya, juga adalah sejumlah pengadaan lahan untuk proyek-proyek kilang dan infrastruktur yang masih mengalami hambatan, serta pengadaan barang dan jasa, agar penyelesaiannya lebih pruden, efisien dan efektif.
"Pertamina perlu pendampingan KPK agar dapat bertindak cepat menangkap momentum harga minyak, namun tetap berjalan di koridor aturan hukum," ungkapnya seperti dilansir Kantor Berita Antara.
Baca Juga:
Gelombang Ke-2 COVID, Ekonomi Indonesia Diprediksi Negatif 3,9 Persen
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar

KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut

Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia

Alasan Pertamina Kaji Penggabungan Pelita Air dan Garuda Indonesia

KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus

BBM di SPBU Merek Asing Langka, Pertamina Bantah Lakukan Monopoli

Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK

PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir

Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK

KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
