Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Penerbitan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 mengundang banyak tanggapan publik. Dikhawatirkan, Perppu tersebut membuka ruang lebar bagi pemerintah untuk melakukan kesewenang-wenangan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul.
Namun, hal itu dibantah oleh pemerintah. Asisten Deputi Bidang Hukum Kemenko Polhukam Heni Susila mengatakan bahwa pemerintah menegaskan tahapan proses pembubaran ormas sesuai dengan hukum dan sangat demokratis.
Heni mencontohkan, dalam Pasal 59 ayat 3 (b) tentang penodaan agama. Untuk menentukan, apakah ormas bersalah atau tidak, dia mengatakan pemerintah akan menggandeng Kementerian Agama dan sejumlah stakeholders.
"Kita akan koordinasi dulu dengan kementerian terkait seperti Kemenag atau Kemenkumham, kita perlihatkan buktinya," kata Heni di Gedung Galeri Nasional, Jakarta, Senin (17/7).
Selain itu, kata Heni, pemerintah tidak akan membubarkan ormas jika tidak memiliki bukti kuat. Lagi pula, katanya, ormas yang sudah dinyatakan bersalah dan dicabut izinnya diperbolehkan mengajukan keberatan melalui pengadilan.
"Itu mengandung nilai demokratis, kita tidak akan bubarkan ormas kalau tidak ada bukti, silahkan ajukan keberatan melalui mekanisme pengadilan," tandasnya. (Fdi)
Baca berita terkait Perppu Ormas lainnya di: Ribut Perppu Ormas, Wiranto: Ini Bukan Untuk Sudutkan Islam
