Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mengawasi aktivitas 68 perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terkait penanganan penyelesaian bencana hidrometeorologi di tiga provinsi tersebut. Rinciannya, 31 perusahaan di Aceh, 15 perusahaan di Sumatra Utara, dan 22 perusahaan di Sumatra Barat.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, pihaknya telah mendaftarkan gugatan perdata untuk enam perusahaan di Sumatra Utara (Sumut) dengan nilai Rp 4,9 triliun, karena diduga turut memperparah bencana hidrometeorologi di provinsi itu.
"Seiring dengan sanksi administrasi pemerintah, kami juga telah mendaftarkan gugatan perdata pada enam entitas di Sumatra Utara dengan nilai sejumlah Rp4,9 triliun. Hari ini sedang berproses di pengadilan," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) selanjutnya akan mendaftarkan gugatan perdata untuk sejumlah perusahaan lain di Sumatra Utara yang diduga memiliki andil memperparah bencana hidrometeorologi di provinsi tersebut.
Baca juga:
"Mudah-mudahan di pekan ini kita bisa sampaikan kembali gugatan berikutnya. Jadi gugatan akan kami lakukan bertahap pada seluruh entitas yang menyebabkan perparahan dari bencana hidrometeorologi di Sumatra bagian utara," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
Ia menambahkan, KLH bekerja sama dengan Bareskrim Polri sedang menyelidiki dugaan tindak pidana beberapa perusahaan yang beroperasi di Aceh dan Sumatra Utara.
"Potensi pidana juga kami gali. Ada dua pidana yang sedang kita susun, baik itu di Aceh maupun di Sumatra Utara. Ada empat yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan. Karena untuk penyidikannya kita diminta berkonfirmasi dengan Bareskrim Polri. Kami akan support penuh dokumen-dokumen terkait dengan lingkungan pada Bareskrim Polri," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
