Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Jubir PKS Ahmad Fathul Bari menyebut wacana perpanjangan periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI adalah kemunduran demokrasi. Apalagi salah satu isu dalam amandemen itu adalah mengembalikan pemilu ke MPR.
Menurur Ahmad, PKS sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi sangat menolak hal itu dimasukkan kedalam konstitusi dan menjadi perubahan dalam amendemen.
Baca Juga:
Amandemen UUD 1945 Perlu Dimasukkan Dalam Visi Misi Lembaga Negara
"Jika itu terjadi, kita malah menjadi setback ke masa sebelum reformasi, ada kemunduran demokrasi," ujar dia kepada wartawan, Sabtu (30/11).
Menurut dia, penolakan PKS terhadap periodisasi masa jabatan presiden dan wakil seiring dengan sikap terhadap wacana amendemen konstitusi.
"Apalagi isu yang membuka tentang amendemen itu tentang GBHN padahal itu sudah terakomodasi dalam RPJP," ungkap Ahmad.
Saat ini, belum menjadi permasalahan yang sangat mendesak sehingga harus dilakukan amendemen. Apalagi, isu amendemen menyeret Garis-garis Besar Haluan (GBHN) yang sudah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Baca Juga:
Ketua MPR: Pemilihan Presiden Langsung Tidak Akan Diamandemen
"Sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden PKS kemarin dalam konpres bahwa kami tegas untuk saat ini menolak amendemen konstitusi walaupun wacana ini digulirkan harus berdasarkan kehendak rakyat," kata dia.
Sementara, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa menegaskan, fraksinya ingin amendemen UUD 1945 tidak terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN.
Saan mengatakan, meski belum diusulkan secara formal, Fraksi Partai Nasdem membuka wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. (Knu)
Baca Juga:
Prabowo dan Surya Paloh Setuju Amandemen UUD, Andi Arief: Mereka Pragmatis!
