Pernyataan 'Negara Berjalan ke Arah yang Salah' Buat Debat Pamungkas Panas

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 14 April 2019
Pernyataan 'Negara Berjalan ke Arah yang Salah' Buat Debat Pamungkas Panas

Pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi saat debat terakhir di Hotel Sultan, Jakarta Pusat (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Akademisi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona menilai debat pamungkas Sabtu (13/4) malam berlangsung panas. Terutama ketika Prabowo Subianto memulai serangan dengan menyatakan bahwa negara berjalan ke arah yang salah.

"Menurut saya, debat kali ini terlihat langsung panas karena dimulai dengan serangan Prabowo-Sandi kepada Jokowi-Amin bahwa negara berjalan ke arah yang salah, tetapi serangan ini langsung dijawab secara cerdas oleh Jokowi," kata Mikhael Bataona, Sabtu (13/4) malam.

Narasi tersebut, termasuk pernyataan rancang bangun ekonomi salah, tidak dilengkapi dengan rencana aksi apa yang mau mereka lakukan untuk mengubahnya.

Sehingga jawaban Jokowi bahwa selama 4,5 tahun ini Jokowi-JK sedang membangun infrastruktur yang tidak lagi Jawa sentris tetapi Indonesia sentris untuk menghubungkan pusat-pusat industri dan pariwisata, terlihat membungkam kritik Prabowo, bahwa negara berjalan ke arah yang salah.

Jokowi, kata dia, meyakinkan masyarakat bahwa negara justeru berjalan ke arah yang benar bahwa industri hanya bisa berjalan, jika ada infrastruktur dan itu sudah dilakukan oleh Jokowi-Jk.

"Hal lain yang menurut saya menarik adalah jawaban Jokowi yang sangat tegas dan dengan wajah serius soal mengurus ekonomi negara bahwa ekonomi makro itu berbeda dengan mengurus ekonomi mikro. Tidak bisa mengambil contoh dari si A atau si B lalu membuat program tetapi harus berbasiskan variabel penerimaan dan permintaan," jelas dia dikutip Antara.

Debat kelima (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

"Bagian ini, saya kira Jokowi unggul. Apalagi pernyataan Prabowo bahwa ekonomi menyimpang dari filosofi, juga tidak dijelaskan sehingga terlihat bahwa publik melihat itu hanya sekedar pernyataan normatif dari debat ke debat," katanya.

Dia menambahkan, jawaban Jokowi atas serangan Prabowo juga terlihat kuat dan argumentatif bahwa pemerintahannya bersama Jusuf Kalla tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tapi juga pada pemerataan yaitu bukan Jawa sentris tapi Indonesia sentris adalah sebuah jawaban yang punya basis filosofis sangat kuat.

Tentang keadilan bagi semua menurut dia, dalam bidang ekonomi, program oke oce dari Sandi juga tidak dijelaskan dengan bukti-bukti yang konkret.

Sementara program Jokowi-Amin berupa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra Kerja untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja, kartu sembako murah supaya ibu-ibu dapat membeli dengan harga sembako yang sudah didiskon oleh pemerintah terlihat lebih konkret dan nyata.

Masih soal ekonomi juga terlihat ada hal yang bisa menjadi pukulan balik untuk Prabowo menyerang balik Jokowi dengan mengatakan Indonesia harus belajar dari Tiongkok justru mengherankan karena selama ini Cina sangat dibenci oleh sebagian besar pengikut Prabowo.

"Cina adalah negara totaliter dan sosialis sehingga sistem ekonominya berbeda dengan Indonesia," katanya.

Pasangan Capres-Cawapres bersama komisioner KPU
Pasangan capres-cawapres bersama komisioner KPU pada debat terakhir Pilpres 2019 (MP/Rizki Fitrianto)

Prabowo lupa bahwa sistem ekonomi di Cina adalah sistem ekonomi negara, bukan sistem ekonomi pasar bebas dan menerapkan sistem ekonomi di Cina untuk Indonesia tentu tidak bisa.

Soal ekonomi mikro juga terlihat Jokowi-Amin unggul karena diuraikan dengan jelas bahwa selama 4,5 tahun program Mekar dari Jokowi-JK sampai dengan nasabah 4,2 juta ibu-ibu, juga Bank Wakaf Mikro hampir 90 persen itu nasabahnya wanita dan sedang berjalan.

"Jadi secara umum menurut saya, kelihatan bahwa Jokowi-Amin lebih unggul karena mereka menjawab dengan data dan fakta," katanya.

Misalnya jawaban Jokowi soal deviden BUMN yang naik signifikan, serta Freeport, Blok Rokan dan Blok Mahakam, yang sedang diakusisi oleh BUMN Pertamina adalah jawaban yang menggunakan data, sehingga kritik Prabowo selalu dijawab dengan data yang membuat Jokowi terlihat lebih leluasa mengunci kritik Prabowo-Sandi, katanya. (*)

#Debat Capres-cawapres #Prabowo Subianto #Sandiaga Uno #Presiden Jokowi #Ma'ruf Amin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mempertanyakan motif penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Indonesia
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo resmi dicopot dari KSP, setelah menjadi tersangka penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Indonesia
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo lewat server LIMS Polri bikin heboh. Apa itu LIMS dan gimana cara kerjanya? Cek faktanya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Indonesia
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) buka suara alasan absen saat dicari Presiden Prabowo. KDM mengaku fokus memimpin pemadaman karhutla Gunung Ciremai.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Oktober 2026
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,28 triliun untuk program Satu Orang Satu Rekening. Simak target dan kriteria penerimanya.
Soffi Amira - Jumat, 23 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Bagikan