Pernyataan Megawati Singgung Kader Bermanuver Hal Wajar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 26 Agustus 2022
Pernyataan Megawati Singgung Kader Bermanuver Hal Wajar

Dokumentasi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan adanya beberapa kader partainya yang mulai mencoba bermanuver mendekat ke partai lain. Mega juga mempersilakan kader merapat ke partai lain untuk mengundurkan diri.

Pengamat politik Jerry Massie berpendapat, pernyataan Megawati Soekarnoputri bagi kader PDI Perjuangan yang bermanuver politik adalah hal yang wajar.

"Wajar saja, Mega yang membuat parpol ini besar sampai mengoleksi 128 anggota DPR dan 215 kepala daerah di Indonesia," kata dia, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (26/8).

Baca Juga:

PDIP Tak Ikut Arus Bicara Koalisi Pilpres 2024

Menurut dia, seluruh kader PDIP harus menghargai perjuangan Megawati membesarkan partai berlambang banteng moncong putih itu.

Ia mengatakan, pernyataan keras Megawati mengandung arti yang mendalam. "Jadi kalau ada yang tersinggung bukan bagian PDI Perjuangan. Saya pahami partai ini didirikan Megawati adalah bagian parpol reformasi dan pro demokrasi. Jadi antara Mega dan pasukannya harus linear satu garis partai," kata dia, dikutip Antara.

Ia menegaskan, sebagai petugas partai politik maka kader PDI Perjuangan harus tunduk pada aturan partai.

"Jadi pesan Mega agak keras, narasinya kalau ada yang coba-coba bermain politik dua kaki dan membangkang bahkan menolak Puan sebagai capres segera angkat kaki," katanya.

Baca Juga:

PDIP Agendakan Bertemu Gerindra, Golkar, PKB, PPP, dan PAN

Ia menduga ada kader PDI Perjuangan yang masuk kelompok pro Ganjar yang menginginkan Ganjar menjadi capres dari PDI Perjuangan. Namun, Megawati menginginkan agar Puan Maharani yang diusung sebagai calon presiden.

"Kali ini saya pikir Mega akan mengusung Puan," kata Massie.

Sebelumnya, Megawati mengatakan ada kader yang bermanuver. Ia juga mempersilakan jika kader-kader PDI Perjuangan mau ikut partai lain, tetapi dia meminta agar kader tersebut keluar dari PDI Perjuangan.

"Kalian itu maunya apa? Mau jadi apa? Jawab ya, saya akan minta pertanggungjawaban kalian. Saya akan minta satu per satu sebelum kita tempur di 2024. Fair loh. Jadi bisa mikir. Kalau mau ikut partai lain, silakan. Ini demokrasi kok. Tapi jangan menjadi beban dalam partai kita, organisasi kita," katanya. (*)

Baca Juga:

PDIP DKI Juluki Anies Bapak Perubahan Nama

#Megawati Soekarnoputri #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Bagikan