Pernyataan Jokowi soal Data Pencapaian Kerja Dinilai Bohong, Ini Tanggapan TKN

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 19 Februari 2019
Pernyataan Jokowi soal Data Pencapaian Kerja Dinilai Bohong, Ini Tanggapan TKN

Capres nomor urut 01 Joko Widodo tengah menyampaikan visi misinya pada Debat Pilpres Kedua di hotel Sultan, Jakarta. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menegaskan akan pasang badan membela Jokowi jika dilaporkan soal penyampaian data kinerja yang dinilai bohong oleh kubu Prabowo-Sandi.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, apa yang disampaikan Jokowi saat debat capres putaran kedua bukan kebohongan melainkan sebuah progres.

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto
Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto (MP/Fadhli)

"Ya yang disampaikan pak Jokowi sebuah progres," kata Hasto kepada wartawan, Selasa (19/2).

Dia menjelaskan, bagaimana sebelumnya kebakaran hutan itu menimbulkan protes negara-negara tetangga, itu bisa diatasi.

Kemudian soal impor Jagung yang tadinya tinggi sekali sekarang dapat ditekan. Itu adalah sebuah progres.

"Jadi harus dibedakan terminologi pembohong. Apa itu yang dimaksud pembohong?" ujar Hasto.

Di dalam sebuah progres, tutur Hasto kemajuan kalau melampaui disebut ahead. Dan kalau belum melampaui disebut behind.

"Itu biasa dalam manajemen konstruksi. Kalau mengatakan bahwa sertifikasi tanah itu kan melampaui. Karena ekonomi indonesia yang terintegrasi global ekonomi. Dan kemudian target ekonomi belum tercapai, maka itu sebuah progres. Yang penting apa yang dilakukan pemerintah itu," terangnya.

Sekjen PDIP itu menegaskan, KIK akan membela kalau ada yang melaporkan persoalan itu.

"Kalau dikit-dikit lapor. Kami lindungi Pak Jokowi. Seluruh partai Koalisi Indonesia Kerja jadi benteng terbaik Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," tandasnya.

Sebelum itu, politisi PAN Eggi Sudjana bersama Koalisi Masyarakat Anti Hoaks melaporkan Jokowi ke Bawaslu karena dinilai telah menyebarkan hoaks.

Capres nomor urut 01, Jokowi. Foto: ANTARA

Koalisi itu menganggap Jokowi telah berbohong lantaran memaparkan data pencapaian kinerja yang tidak valid dan akurat.

"Kebohongan serius ini, Jokowi melanggar Pasal 14 dan 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 46 sama persis dengan yang dituduhkan ke Ratna Sarumpaet. Oleh Karena itu ancaman sanksinya 10 tahun," kata Eggi di Kantor Bawaslu RI Jakarta, Selasa (19/2). (Fad)

#Hasto Kristiyanto #Jokowi #Eggi Sudjana
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Larangan itu disebut terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Jokowi.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Indonesia
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Jokowi disebut pernah meresmikan bandara ilegal. Namun, ia menegaskan tidak pernah meresmikan bandara tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Indonesia
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Polda Metro menerima aduan Roy Suryo. Polisi pun segera menggelar perkara khusus dalam kasus hoaks ijazah Jokowi.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
ANRI menegaskan tidak berwenang untuk meminta dokumen yang bakal diarsipkan. ?
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Bobby Nasution viral di medsos karena pernyataan menyinggung ke aparat. Cek kebenaran infonya!
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Akun TikTok 'Voxa File Media' menyebut Roy Suryo mengaku keliru soal ucapannya menuding ijazah Jokowi palsu dan meminta meminta maaf.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Indonesia
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Jokowi merefleksi satu dekade pembangunan Indonesia sekaligus peta jalan menuju intelligence economy, ekonomi berbasis kecerdasan, babak baru persaingan global.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
Beredar informasi yang menyebut dana Bantuan Sosial senilai Rp 500 triliun diisukan dipakai untuk membayar Buzzer dan kampanye pro Jokowi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 22 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
Bagikan