Permintaan Ketum Golkar kepada Jokowi soal Calon Menteri

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 11 Agustus 2019
Permintaan Ketum Golkar kepada Jokowi soal Calon Menteri

Ketua Umum Partai Golkar memberikan keterangan kepada wartawan di Solo (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa koalisi telah bekerja memenangkan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Sehingga, calon menteri yang harus diprioritaskan berasal dari partai yang berjuang sedari awal. Golkar sendiri merupakan salah satu partai yang pertama mendukung Jokowi.

Baca Juga: Soal Koalisi Golkar Serahkan Sepenuhnya Kepada Presiden Jokowi

Airlangga Hartarto dan Agung Laksono
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) bersama Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono. (ANTARA/Rivan Awal Lingga)

"Kami punya basis bahwa kami koalisi itu sudah bekerja bersama-sama," kata Airlangga kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu, (11/8)

Airlangga pun mengisyaratkan agar Presiden memprioritaskan partai koalisi dalam mengelola perekonomian Indonesia mendatang.

"Nah tentu yang bekerja bersama-sama mendapatkan hal khusus dalam membangun perekonomian Indonesia ke depan," kata Menteri Perindustrian ini.

Baca Juga: Pengamat Sesalkan Jokowi Dikeroyok Partai Politik Terkait Jatah Menteri

Menteri Perindustrian ini mengaku tetap menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri.

"Golkar kan di bawah PDIP. Kami tidak minta yang terbanyak. Kami sediakan kader sesuai dengan permintaan," jelas Airlangga.

Airlangga juga tak mempersoalkan pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kongres ke V PDIP di Bali beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Jatah Menteri dari Golkar akan Dikurangi, PSI dan Demokrat Dapat Satu

Presiden Jokowi dan Iriana usai salat Idul Adha di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/8). Foto: Twitter

Dalam pidatonya, Megawati terang-terangan meminta jatah menteri terbanyak untuk PDIP. Menurutnya, hal itu hanyalah gaya komunikasi.

"Kami masih sangat solid dan koalisi-koalisi itu adalah mungkin dinamika yang berkembang. Tapi biasa antar pimpinan partai dengan partai lain juga sangat cair," jelasnya. (Knu)

#Airlangga Hartarto #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Indonesia
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Airlangga Hartarto menyebut industri tekstil bukan sunset industry. Sektor TPT menyumbang 0,97% PDB, menyerap 4 juta tenaga kerja dan ekspor US$12 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Indonesia
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Rencana pemerintah untuk membagikan saldo awal gratis dalam program pembukaan rekening bank massal bagi masyarakat Indonesia mendadak jadi perbincangan hangat.
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Indonesia
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Rencana pembukaan rekening, akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan kebijakan ini dapat dimulai sebelum akhir 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Bagikan