Soal Koalisi Golkar Serahkan Sepenuhnya Kepada Presiden Jokowi


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Foto: antaranews)
MerahPutih.Com - Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) terkait koalisi, termasuk ada kemungkinan bergabungnya beberapa partai seperti Gerindra dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf.
"Kita lihat bahwa koalisi pemerintahan kan perlu dari Pak Presiden. Itu hak prerogatifnya," kata Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Neli, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Minggu (11/8).
Baca Juga: Airlangga vs Bamsoet, Ical Jagokan Sosok Ini Dalam Perebutan Ketua Umum Golkar
Ia menjelaskan Golkar terbuka terhadap segala bahasan terkait koalisi. Golkar tidak menghalangi hak prerogatif presiden dalam menentukan kabinet, termasuk wacana menambah anggota koalisi.

Dia mengakui komunikasi antar pimpinan partai politik masih sangat cair. Berbagai dinamika bisa saja terjadi ke depan.
"Koalisi-koalisi adalah mungkin dinamika yang berkembang. Biasa antar pimpinan partai dengan partai yang lain masih sangat cair," tutur Airlangga.
Meski begitu, Airlangga enggan menyebut jumlah kursi yang partainya inginkan. Sebab, Golkar tetap ingin menghormati hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih.
Baca Juga: Lelah Jadi Penggembira, Ical Desak Golkar Calonkan Capres Sendiri Pada Pilpres 2024
"Kita sediakan kader sesuai dengan permintaan dan menghormati hak prerogatif Pak Presiden," katanya.
Airlangga Hartarto menambahkan, permintaan jatah kursi menteri terbanyak yang disampaikan Megawati di hadapan publik hanyalah gaya komunikasi politik atau gimmick semata.
"Namanya gaya komunikasi. Enggak ada yang mendesak," tutupnya.(Knu)
Baca Juga: Airlangga Hartarto Dinilai Sukses Jalankan Amanat Partai Golkar
Bagikan
Berita Terkait
Pemerintah Buka Program Magang untuk 20 Ribu Fresh Graduate, Digaji Sesuai UMP

Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan

Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran

Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini

Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil

Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
