Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Headline

Soal Koalisi Golkar Serahkan Sepenuhnya Kepada Presiden Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 11 Agustus 2019
 Soal Koalisi Golkar Serahkan Sepenuhnya Kepada Presiden Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) terkait koalisi, termasuk ada kemungkinan bergabungnya beberapa partai seperti Gerindra dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Kita lihat bahwa koalisi pemerintahan kan perlu dari Pak Presiden. Itu hak prerogatifnya," kata Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Neli, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Minggu (11/8).

Baca Juga: Airlangga vs Bamsoet, Ical Jagokan Sosok Ini Dalam Perebutan Ketua Umum Golkar

Ia menjelaskan Golkar terbuka terhadap segala bahasan terkait koalisi. Golkar tidak menghalangi hak prerogatif presiden dalam menentukan kabinet, termasuk wacana menambah anggota koalisi.

Golkar tak persoalkan penambahan anggota koalisi dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan pihaknya tak mau recoki Presiden Jokowi dengan polemik koalisi (Foto: antaranews)

Dia mengakui komunikasi antar pimpinan partai politik masih sangat cair. Berbagai dinamika bisa saja terjadi ke depan.

"Koalisi-koalisi adalah mungkin dinamika yang berkembang. Biasa antar pimpinan partai dengan partai yang lain masih sangat cair," tutur Airlangga.

Meski begitu, Airlangga enggan menyebut jumlah kursi yang partainya inginkan. Sebab, Golkar tetap ingin menghormati hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih.

Baca Juga: Lelah Jadi Penggembira, Ical Desak Golkar Calonkan Capres Sendiri Pada Pilpres 2024

"Kita sediakan kader sesuai dengan permintaan dan menghormati hak prerogatif Pak Presiden," katanya.

Airlangga Hartarto menambahkan, permintaan jatah kursi menteri terbanyak yang disampaikan Megawati di hadapan publik hanyalah gaya komunikasi politik atau gimmick semata.

"Namanya gaya komunikasi. Enggak ada yang mendesak," tutupnya.(Knu)

Baca Juga: Airlangga Hartarto Dinilai Sukses Jalankan Amanat Partai Golkar

#Airlangga Hartarto #Partai Golkar #Ketua Umum Partai Golkar #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
kementerian koordinator yang ia pimpin menjalankan koordinasi secara berkala bersama pejabat fiskal dan moneter.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Bagikan