Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Kongres V PDIP yang meminta jatah menteri terbanyak untuk partainya kepada Presiden Jokowi kontan menimbulkan polemik.
Selain pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif presiden, sebelumnya PKB dan Hanura juga sudah mematok jumlah menteri yang harus menjadi jatah partainya di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Apalagi pertarungan antarpartai koalisi mendapatkan kursi menteri semakin memanas.
Baca Juga: Pengamat CSIS Sebut Jokowi Terbebani dengan Permintaan Jatah Menteri
Fakta ini menurut pengamat sekaligus analis politik Hasan Nasbi Batupahat menempatkan posisi Jokowi seperti 'dikeroyok' terkait jatah menteri. Padahal, dalam pandangan Direktur Cyrus Network ini kabinet yang efektif diukur dari tingkat kompetensi yang dimiliki sehingga program-program presiden dieksekusi dengan baik dan benar.
Menurut konsultan politik dan survei publik ini, kompetensi seorang calon menteri kabinet Jokowi harus menjadi pertimbangan yang mutlak.
“Eksekutif itu harus orang-orang yang kompeten. Silakan parpol sodorkan nama-nama terbaik ke Presiden dan hanya sampai situ, biarlah Preside yang memilih siapa yang akan jadi pembantu-pembantunya untuk menyelesaikan program-program kerjanya,” jelas Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/8).
Ia tak sepakat jika ada partai yang memaksakan nama-nama kadernya dapat diakomodir dengan kuota kursi sejumlah tertentu.
Baginya, jika memang partai-partai tersebut mau membantu kinerja Jokowi sebagai Presiden terpilih di Pilpres 2019, mereka tidak akan membelenggu Jokowi dengan menekan kebijakan yang sudah menjadi hak prerogatif Presiden.
“Ketika leadnya Presiden maka semua kekuatan politik harus mendukung presiden bukan membelenggu presiden,” tegasnya.
Baca Juga: Analis Politik Prediksi Gerindra, PAN dan Demokrat Berpeluang Dapat Jatah Menteri
Sejauh pengamatannya sampai saat ini, Hasan Nasbi menilai jika Joko Widodo sudah memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.
“Pak Jokowi sekarang mulai percaya diri, dan semua aspirasi bisa dijawab secara langsung dan terbuka. Penyampaiannya juga banyak percaya diri dan saya nilai pak Jokowi sudah punya wisdom,” ujarnya.
Analis politik berdarah Minang ini berpendapat bahwa check and balances tidak selalu berada di luar kekuasaan.
“Selama kepentingan bangsa nomor satu, check and balances pasti akan mengarah pada pembangunan, bukan hanya sedikit-sedikit ganti menteri dan turunkan Presiden,” tandasnya.(Knu)
Baca Juga: Survei Cyrus Network, Pertarungan Pilpres 2019 Riuh dan Jenuh di "Udara"
