Permintaan Guru Honorer ke Presiden Jokowi: Angkat Kami Menjadi Calon ASN

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 02 Desember 2017
Permintaan Guru Honorer ke Presiden Jokowi: Angkat Kami Menjadi Calon ASN

Demo ribuan guru honorer dari pelbagai daerah di Indonesia di Jakarta, Selasa (15/9) (Foto: MP/Rizki Fitranto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekitar 5.200 guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer se-Indonesia menyampaikan harapannya untuk diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara kepada Presiden Joko Widodo di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/12)

"Kami ingin Presiden Joko Widodo mau menemui kami, sebentar juga tidak apa-apa. Kami ingin aspirasi guru honorer bisa dibawa untuk selesaikan masalah guru honorer di Indonesia," kata Sekjen Froni Pembela Honorer Indonesia, MN Rambe di Bekasi.

Permintaan itu disampaikannya melalui aksi penyambutan kedatangan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri peringatan Hari Guru Nasional di Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi, pagi ini.

Ribuan guru honorer itu berjajar di pedestrian Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, dengan membentangkan spanduk ucapan selamat datang serta pesan tertulis terkait harapan mereka diangkat sebagai calon ASN.

Spandu tersebut bertuliskan "Pak Jokowi Tolong Temui Kami 5 Menit Pendukungmu", "Angkat Kami Menjadi Calon ASN".

Rambe mengatakan, persoalan guru honorer hampir di setiap daerah di Indonesia belum pernah terselesaikan dengan baik sejak 2005.

"Bahkan sudah ada anggota kami bekerja sebagai guru honorer sejak 25 tahun lalu sampai sekarang belum ada pengangkatan," katanya.

Dikatakan Rambe, hak pengangkatan guru honorer sebagai calon ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, PP 43 Tahun 2007 dan P56 Tahun 2012, namun tidak berjalan optimal

"Kami mengharapkan Presiden Joko Widodo mau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) atau peraturan presiden (perpres) untuk menyelesaikan semua itu," ujarnya.

Rambe menambahkan, pihaknya sangat menginginkan bisa silatuhami dengan Joko Widodo untuk membahas persoalan itu.

"Kami sambut kedatangan beliau, tujuannya meriahkan Hari Guru Nasional. Ada yang ingin kami sampaikan agar beliau perhatikan tentang tenaga honorer seluruh Indonesia. Terkait permasalahan honorer yg tidak selesai," pungkasnya.

Sementara itu, apel akbar Hari Guru Nasional 2017 nampak dihadiri Presiden Joko Widodo yang datang dari arah Gerbang Tol Bekasi Barat menuju stadion sekitar pukul 08.30 WIB

Presiden datang bersama sejumlah jajaran Kabinet Kerja 2017 dari tempat kerjanya di Istana Bogor, Jawa Barat, menuju lokasi acara yang dihadiri sekitar 35.000 peserta dari kalangan guru di Indonesia.

#Hari Guru Nasional #Presiden Jokowi #Guru Honorer
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pimpinan DPR Terima Audiensi Guru Honorer Sekolah Negeri
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati (ketiga kiri) dan Saan Mustopa memimpin audiensi dengan guru honorer di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Pimpinan DPR Terima Audiensi Guru Honorer Sekolah Negeri
Indonesia
Rekrut Tenaga Honorer, Pejabat Bakal Kena Sanksi Pidana
DPR dan pemerintah menyatakan tengah memfinalisasi status PPPK guru untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Agustus 2026
Rekrut Tenaga Honorer, Pejabat Bakal Kena Sanksi Pidana
Indonesia
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan rekognisi khusus bagi guru dengan masa pengabdian minimal lima hingga sepuluh tahun
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Indonesia
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Esti mendesak pemerintah memastikan kecukupan tenaga pendidik di daerah-daerah melalui pengangkatan yang sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Indonesia
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Ia meminta para guru non-ASN tetap tenang dan melihat kebijakan terbaru ini sebagai momentum percepatan status menjadi PNS atau PPPK
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Indonesia
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Kekhawatiran mendalam menyelimuti sekitar 237.146 guru honorer yang merasa terancam kehilangan pekerjaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Bagikan