Perketat Remisi, KPK Bakal Bikin Napi Koruptor Ketar-Ketir
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) memperketat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.
"(Remisi) Itu harus ketat sekali pemberiannya, percuma juga kalau misalnya sudah dihukum oleh pengadilan 10 tahun tetapi 17 Agustus dapat, Natal dapat, Lebaran dapat, Galungan dapat," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/12).
Menurut Laode, Ditjen PAS harus segera membuat aturan baru yang ketat dalam memberikan remisi. Aturan itu, lanjut dia sedianya mengatur dengan jelas siapa yang pantas menerima remisi tersebut.
"Kalau yang statusnya Justice Collaborator ya kita harus memberikan sedikit apresiasi karena dia membongkar kasus yang lebih besar," jelas dia.
Laode lantas mencontohkan salah satu pemberian remisi yang dinilainya tidak layak diterima oleh seorang narapidana. Dia menyinggung soal pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi Bank Century, Robert Tantular.
Robert Tantular divonis 21 tahun penjara atas empat perkara. Namun, Robert hanya menjalani setengah dari masa hukumannya.
"Itu pun sepuluh tahun lebih ya, itu tolong ditanyakan Kementerian Hukum dan HAM," tandas Laode Syarif.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Jadi Korban Fitnah, Paman Jokowi Ungkap Cara Keluarga Besar Hadapinya
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
KPK Sita Pabrik dan Pipa 7,6 KM PT BIG di Cilegon Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
Kembali Dipanggil, KPK Dalami Hubungan Rajiv dengan Tersangka Kasus Korupsi CSR BI
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Komisi XIII DPR: Langkah yang Tepat dan Ditunggu Masyarakat!
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Dibantu BPK Uji Sampling Ribuan Titik Mulai Pekan Ini
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja