Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Setelah ramai wacana penundaan pemilu yang diungkapkan pembantu Presididen dan bakal digelarnya demo untuk menolak perpanjangan masa kepresidenan selama 2 tahun, dengan alasan tengah melakukan perbaikan ekonomi.
Akhirnya Presiden Joko Widodo secara tegas mengungkapkan penolakanya atas penundaan pemilu dan menyentil agar para pembatu presiden menghentikan pernyataan-pernyataan terkait hal tersebut.
Baca Juga:
Jokowi Tegaskan Pemilu Dilaksanakan 14 Februari 2024
Teranyar, dalam rapat tebatas yang membahas tentang persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 10 April 2022, Jokowi mengeluarkan instruksi persiapan pemilu.
Jokowi meminta jajarannya melakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan para kontestan politik agar tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Menjelang pesta demokrasi, biasanya suhu politik di masyarakat akan menghangat.
"Saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," katanya.
Kepala Negara meminta agar alokasi dana untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat segera diputuskan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, anggaran pemilu dan pilkada serentak tersebut diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun.
"Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslunya Rp 33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap," lanjutnya.
Selain itu, Kepala Negara mengarahkan agar pejabat bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022 segera disiapkan dan diseleksi dengan baik. Menurutnya, akan ada 101 daerah yang membutuhkan figur pejabat untuk mengisi kekosongan kepala daerahnya dengan rincian 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.
"Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik," jelasnya. (Knu)
Baca Juga:
Menkominfo Tegaskan Jokowi Minta Tidak Ada Lagi Bicara Penundaan Pemilu
