Menkominfo Tegaskan Jokowi Minta Tidak Ada Lagi Bicara Penundaan Pemilu

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 10 April 2022
Menkominfo Tegaskan Jokowi Minta Tidak Ada Lagi Bicara Penundaan Pemilu

Menkominfo Johnny G. Plate saat menyampaikan Perkembangan Situasi Terkini di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (10/4). Foto: Kominfo/AYH

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate merespons rencana aksi demontrasi mahasiswa pada Senin (11/4) yang menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden

"Presiden Jokowi juga menegaskan agar tidak lagi membicarakan yang berkaitan dengan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden," kata Menteri Johnny di Jakarta, Minggu (10/4).

Baca Juga

Mahasiswa Bakal Demo Besar-besaran Tolak Jokowi Tiga Periode, Mahfud MD Beri Peringatan

Menurut dia, penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara di Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri para menteri. Namun, setelah itu, hal yang sama disampaikan melalui sarana digital kepada masyarakat.

“(Soal penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden), ini sudah cukup jelas yang disampaikan kepada para menteri dan dimengerti, dipahami betul oleh para menteri. Dan setelah itu, saya kira kita juga sama-sama tahu bahwa juga disampaikan melalui media sosial dan digital kepada masyarakat,” katanya.

Baca Juga

Di Depan Ketua DPD, Panglima TNI Pastikan Tak Represif ke Mahasiswa

Mengenai adanya rencana aksi dan tuntutan mahasiswa yang berkaitan dengan hal itu, Johnny kembali menegaskan posisi Pemerintah sesuai dengan arahan Kepala Negara sudah cukup jelas. Sehingga apabila masih ada tuntutan dari mahasiswa terkait dengan hal tersebut, maka perlu dikomunikasikan dengan baik.

“Dari sisi pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, Pemerintah sangat menghormati dan menjaga kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, itu dijaga. Demonstrasi adalah bagian dari keterbukaan ekspresi kebebasan tersebut. Namun saat ini, tuntutan kita begitu tinggi untuk menjaga masalah dalam negeri kita, untuk menjaga perekonomian kita,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, semua pihak harus fokus pada agenda nasional dan masalah nasional lainnya. Masyarakat sudah mengetahui terkait jadwal pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024.

Penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan instansi terkait sedang bekerja menyiapkan pemilu yang berkualitas

"Demi meningkatkan demokrasi kita dan sirkulasi kekuasaan yang bisa dilakukan dengan baik," kata dia.

Bahkan, katanya, tidak lama lagi anggota atau komisioner KPU terpilih akan dilantik Presiden Jokowi. Dengan demikian, proses Pemilu dan Pilpres 2024 dalam agenda nasional akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, ia meminta tidak perlu ada lagi kreativitas yang berlebihan.

"Hal itu justru bisa membuyarkan atau membingungkan masyarakat," pungkasnya. (dka)

Baca Juga

Akun WhatsApp Ketum PB PMII Diretas Jelang Aksi Mahasiswa 11 April

#Menkominfo #Kemenkominfo #Demo Mahasiswa #Presiden Jokowi #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Jelang Aksi Demo Agustus, Polri: Sampaikan Aspirasi Boleh, Rusuh Jangan
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Jelang Aksi Demo Agustus, Polri: Sampaikan Aspirasi Boleh, Rusuh Jangan
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa UI di Dukuh Atas Jakarta
Suasana aksi unjuk rasa Mahasiswa Unversitas Indonesia (UI) di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 18 Agustus 2026
Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa UI di Dukuh Atas Jakarta
Berita Foto
Ratusan Polwan Kawal Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa UI di Kawasan Bundaran HI Jakarta
Polisi wanita berjaga dan menutup akses menuju Bundaran HI saat mengamankan unjuk rasa mahasiswa UI di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 18 Agustus 2026
Ratusan Polwan Kawal Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa UI di Kawasan Bundaran HI Jakarta
Indonesia
Mahasiswa Demo di Dekat Bundaran HI Jakarta Bubar, 21 Orang Diamankan Polisi
21 Orang yang kedapatan membawa barang-barang berbahaya di tengah pengerahan ribuan personel pengamanan aksi unjuk rasa di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Mahasiswa Demo di Dekat Bundaran HI Jakarta Bubar, 21 Orang Diamankan Polisi
Indonesia
Hari Ini ASN DKI WFH dan Sekolah PJJ Imbas Demo BEM UI? Pramono Ikut Arahan Pusat
ASN DKI Jakarta WFH dan sekolah PJJ pada hari ini Selasa (18/8) arahan pemerintah pusat.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Hari Ini ASN DKI WFH dan Sekolah PJJ Imbas Demo BEM UI? Pramono Ikut Arahan Pusat
Indonesia
BEM UI Gelar Demo Siang Ini, Tuntut Berantas KKN hingga Tetapkan Gempa Flores sebagai Bencana Nasional
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
Yusuf Abdillah - Selasa, 18 Agustus 2026
BEM UI Gelar Demo Siang Ini, Tuntut Berantas KKN hingga Tetapkan Gempa Flores sebagai Bencana Nasional
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan