Perindo Dukung Jokowi, Gerindra Singgung Kasus HT Vs Nasdem


Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono. (Foto: MP/Fadli)
MerahPutih.com - Rencana bergabungnya Partai Perindo ke barisan pemerintah ditanggapi santai oleh Partai Gerindra. Partai berlambang kepala Garuda itu tak mau ambil pusing terkait dukungan tersebut.
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan tidak masalah jika HT dan gerbongnya beralih dukungan.
"Tidak berefek bagi kami, justru efeknya kepada partai pendukung pemerintah, tanya Nasdem dan Hanura," kata Ferry di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (5/8).
Mantan aktivis tani itu mengatakan, HT dan sejumlah partai pendukung pemerintah punya masalah masa lalu. Jadi, silahkan tanya apa reaksi partai-partai tersebut.
"Tanya Nasdem apa reaksi Nasdem dan Hanura terhadap rencana koalisi itu. Kan kita tau Nasdem dan HT punya masalah masa lalu," ujarnya.
Meski begitu, Ferry enggan menjelaskan masalah tersebut. Yang jelas, katanya, efek tersebut ada dipendukung pemerintah.
"Menurut saya rencana dukungan Perindo mempunyai efek kepada partai pendukung pemerintah. Gerindra santai aja," tukasnya. (Fdi)
Baca juga berita terkait berikut ini: Novel Baswedan Pesimistis Kasusnya Terungkap
Bagikan
Berita Terkait
Kader Usulkan Walkot Solo Respati Jadi Ketua DPC Gerindra, Disebut Langkah Regenerasi

Muzani Tegaskan Pemerintah tak Tutup Mata atas Persoalan MBG

Prabowo Tambah Wamen hingga Kabinet ‘Gemuk’, Gerindra: Masalah dan Beban Negara Terlalu Besar

TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol

NasDem Sentil Projo: Setop Bawa-Bawa Pilpres, Fokus ke Masalah Bangsa

Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI

Politikus Gerindra Yakinkan Publik Jika Presiden Prabowo Bakal Benahi Tata Kelola MBG

OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold

Profil Letjen (Purn) Djamari Chaniago, Bos Klub Moge Calon Kuat Menkopolkam Baru

Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta
