Pergerakan Kurs Rupiah Pengaruhi Postur APBN 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Juni 2024
Pergerakan Kurs Rupiah Pengaruhi Postur APBN 2024

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6/2024). ANTARA/Yashinta Difa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir ini, Kamis (20/6).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini Indonesia mencermati isu terkini baik dari sisi global, menyangkut politik global dan berbagai perkembangan yang terjadi dari perekonomian di Amerika Serikat, Eropa dan China yang memiliki potensi pengaruh ke perekonomian nasional.

"Itu akan terus pantau bagaimana meminimalkan dampak negatif kalau terjadi seperti keputusan mengenai Fed Funds Rate, yang beberapa kali akan menurunkan suku bunga dan juga perkembangan di Eropa," jelasnya.

Indonesia melihat pergerakan terutama dari sisi nilai tukar dan yield Surat Berharga Negara (SBN) yang belakangan sangat dipengaruhi faktor fundamental, yang sejatinya memiliki posisi sangat kuat.

Baca juga:

Sentimen Domestik dan Pembayaran Utang Bikin Rupiah Bisa Melemah

Sri Mulyani menegaskan, jika melihat fundamental seperti indeks penjualan riil masyarakat yang mencerminkan konsumsi masyarakat mengalami pemulihan terutama pada Mei dan Juni, lalu Mandiri Spending Index, kepercayaan masyarakat, konsumsi semen, listrik, dan Purchasing Managers Index (PMI).

"Semuanya masih dalam kondisi relatif terjaga dan menjadi fondasi cukup baik untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua," katanya.

Ia menegaskan, kredit perbankan mengalami kenaikan, dalam hal ini jumlah ekspansi kreditnya, baik kredit investasi, modal kerja, konsumsi.

"Ini menggambarkan fungsi intermediary perbankan juga mengalami hal yang positif atau meningkat cukup baik. jumlah kredit growth juga mencapai 12,3 persen, dan total peningkatan dari dana pihak ketiga juga meningkat 8,1 persen,” jelasnya.

Sementara itu mengenai APBN 2024 akan tetap dikelola secara hati-hati. Walaupun ada beberapa hal yang mengalami pergerakan seperti kurs, harga minyak maupun dari sisi yield SBN yang mempengaruhi postur.

"Namun hal itu sudah dipantau dari sisi implikasi pembiayaan," katanya.

Sejak Desember 2023 hingga pertengahan Juni 2024 ini, rupiah melemah 5,92 persen terhadap dolar AS (USD). Teranyar, nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis (20/6) pagi turun 18 poin atau 0,11 persen menjadi Rp 16.383 per dolar AS.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi dasar makro pada APBN 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi yang terkendali sebesar 2,8 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.000 per USD.

Lalu, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7 persen, harga minyak dunia (ICP) sebesar USD 82/Barel, lifting minyak sebesar 635 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.

#APBN #Rupiah #Kurs Rupiah
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Nilai Tukar Rupiah Melemah Seiring Periode Blackout The Fed
Aktivitas teller menghitung mata uang Rupiah dan Dolla US di Teller Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (4/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Desember 2025
Nilai Tukar Rupiah Melemah Seiring Periode Blackout The Fed
Indonesia
Faktor Yang Bisa Bikin Redenominasi Rupiah Gagal Versi Analis Ekonomi Politik
diskursus publik sering kali terjebak pada aspek teknis tanpa memahami prasyarat makro, institusional dan perilaku yang menentukan keberhasilan redenominasi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Faktor Yang Bisa Bikin Redenominasi Rupiah Gagal Versi Analis Ekonomi Politik
Indonesia
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kementerian Keuangan agar segera mendorong realisasi belanja lebih cepat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Indonesia
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
Stella menambahkan, tren peningkatan dana riset ini mencerminkan semangat kompetisi sehat, yang utamanya di kalangan sivitas akademika.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
Indonesia
Begini Tahapan Redenominasi, Butuh Waktu 6 Tahun
rencana ini memerlukan proses yang sangat panjang. Ia menyebut, butuh waktu 5-6 tahun untuk menerapkan redenominasi
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Begini Tahapan Redenominasi, Butuh Waktu 6 Tahun
Indonesia
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Dana kedaruratan SAR nasional yang dapat digunakan dalam waktu 1x24 jam setelah terjadi bencana atau kecelakaan besar.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 November 2025
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Indonesia
Menkeu Purbaya: Kewenangan Pelaksanaan Redenominasi Rupiah Berada di Bank Sentral
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
Menkeu Purbaya: Kewenangan Pelaksanaan Redenominasi Rupiah Berada di Bank Sentral
Indonesia
Istana Tegaskan Waktu Pemberlakuan Redenominasi Rupiah Masih Jauh
Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Istana Tegaskan Waktu Pemberlakuan Redenominasi Rupiah Masih Jauh
Indonesia
Target RUU Redenominasi Rupiah Rampung 2027, BI Tegaskan Butuh Persiapan Matang
Redenominasi rupiah merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli atau nilai tukar terhadap barang dan jasa.
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Target RUU Redenominasi Rupiah Rampung 2027, BI Tegaskan Butuh Persiapan Matang
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Bagikan