Pergerakan Kurs Rupiah Pengaruhi Postur APBN 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Juni 2024
Pergerakan Kurs Rupiah Pengaruhi Postur APBN 2024

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6/2024). ANTARA/Yashinta Difa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir ini, Kamis (20/6).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini Indonesia mencermati isu terkini baik dari sisi global, menyangkut politik global dan berbagai perkembangan yang terjadi dari perekonomian di Amerika Serikat, Eropa dan China yang memiliki potensi pengaruh ke perekonomian nasional.

"Itu akan terus pantau bagaimana meminimalkan dampak negatif kalau terjadi seperti keputusan mengenai Fed Funds Rate, yang beberapa kali akan menurunkan suku bunga dan juga perkembangan di Eropa," jelasnya.

Indonesia melihat pergerakan terutama dari sisi nilai tukar dan yield Surat Berharga Negara (SBN) yang belakangan sangat dipengaruhi faktor fundamental, yang sejatinya memiliki posisi sangat kuat.

Baca juga:

Sentimen Domestik dan Pembayaran Utang Bikin Rupiah Bisa Melemah

Sri Mulyani menegaskan, jika melihat fundamental seperti indeks penjualan riil masyarakat yang mencerminkan konsumsi masyarakat mengalami pemulihan terutama pada Mei dan Juni, lalu Mandiri Spending Index, kepercayaan masyarakat, konsumsi semen, listrik, dan Purchasing Managers Index (PMI).

"Semuanya masih dalam kondisi relatif terjaga dan menjadi fondasi cukup baik untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua," katanya.

Ia menegaskan, kredit perbankan mengalami kenaikan, dalam hal ini jumlah ekspansi kreditnya, baik kredit investasi, modal kerja, konsumsi.

"Ini menggambarkan fungsi intermediary perbankan juga mengalami hal yang positif atau meningkat cukup baik. jumlah kredit growth juga mencapai 12,3 persen, dan total peningkatan dari dana pihak ketiga juga meningkat 8,1 persen,” jelasnya.

Sementara itu mengenai APBN 2024 akan tetap dikelola secara hati-hati. Walaupun ada beberapa hal yang mengalami pergerakan seperti kurs, harga minyak maupun dari sisi yield SBN yang mempengaruhi postur.

"Namun hal itu sudah dipantau dari sisi implikasi pembiayaan," katanya.

Sejak Desember 2023 hingga pertengahan Juni 2024 ini, rupiah melemah 5,92 persen terhadap dolar AS (USD). Teranyar, nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis (20/6) pagi turun 18 poin atau 0,11 persen menjadi Rp 16.383 per dolar AS.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi dasar makro pada APBN 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi yang terkendali sebesar 2,8 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.000 per USD.

Lalu, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7 persen, harga minyak dunia (ICP) sebesar USD 82/Barel, lifting minyak sebesar 635 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.

#APBN #Rupiah #Kurs Rupiah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Indonesia
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Adapun total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera Rp 4,8 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 69 triliun untuk untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Indonesia
Menkeu Geser Anggaran Rapat Buat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Sumatera
BNPB telah mengajukan anggaran senilai Rp 1,6 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Menkeu Geser Anggaran Rapat Buat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Sumatera
Indonesia
Penerimaan Negara Bakal di Bawah Target, Menkeu Pantau Ketat Pajak
Realisasi terakhir per akhir Oktober 2025, pendapatan negara tercatat sekitar Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari target proyeksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Penerimaan Negara Bakal di Bawah Target, Menkeu Pantau Ketat Pajak
Berita Foto
Nilai Tukar Rupiah Melemah Seiring Periode Blackout The Fed
Aktivitas teller menghitung mata uang Rupiah dan Dolla US di Teller Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (4/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Desember 2025
Nilai Tukar Rupiah Melemah Seiring Periode Blackout The Fed
Indonesia
Faktor Yang Bisa Bikin Redenominasi Rupiah Gagal Versi Analis Ekonomi Politik
diskursus publik sering kali terjebak pada aspek teknis tanpa memahami prasyarat makro, institusional dan perilaku yang menentukan keberhasilan redenominasi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Faktor Yang Bisa Bikin Redenominasi Rupiah Gagal Versi Analis Ekonomi Politik
Indonesia
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kementerian Keuangan agar segera mendorong realisasi belanja lebih cepat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Indonesia
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
Stella menambahkan, tren peningkatan dana riset ini mencerminkan semangat kompetisi sehat, yang utamanya di kalangan sivitas akademika.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
Indonesia
Begini Tahapan Redenominasi, Butuh Waktu 6 Tahun
rencana ini memerlukan proses yang sangat panjang. Ia menyebut, butuh waktu 5-6 tahun untuk menerapkan redenominasi
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Begini Tahapan Redenominasi, Butuh Waktu 6 Tahun
Indonesia
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Dana kedaruratan SAR nasional yang dapat digunakan dalam waktu 1x24 jam setelah terjadi bencana atau kecelakaan besar.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 November 2025
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Bagikan