Pergantian Panglima Jadi Momentum Untuk Bangun TNI yang Profesional

MerahPutih.com - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak Presiden Joko Widodo untuk secara serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI baru yang akan menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

"Dalam konteks ini, pergantian Panglima TNI harus juga dijadikan sebagai momentum untuk membangun TNI yang profesional: tidak berpolitik, memiliki kompetensi dalam bidangnya dan tunduk pada perintah otoritas sipil," kata Gufron dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/11).

Terlebih, kata dia, dalam waktu dekat bakal diselenggarakan agenda politik elektoral seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019.

"Di tengah dinamika politik itu, tentu dibutuhkan Panglima TNI baru yang tegas dan mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer," tegasnya.

Selain itu, Gufron menilai, proses pergantian Panglima TNI oleh Presiden tidak boleh dilepaskan dari kerangka untuk membangun sektor pertahanan Indonesia yang kuat dan modern ke depan serta kepentingan melanjutkan agenda reformasi sektor keamanan.

"Sangat penting bagi Presiden untuk mencermati dan memilih sosok kandidat Panglima TNI ke depan yang bisa mendukung arah reformasi sektor keamanan dan pembangunan kekuatan pertahanan ke depan selaras dengan visi pemerintah," tandasnya.

Dia lantas mencontohkan, dalam konteks pembangunan kekuatan TNI, Panglima TNI baru perlu meningkatkan modernisasi Alutsista yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit demi terciptanya tentara yang profesional dan modern sehingga di segani di kawasan.

Meski demikian, sambung Gufron, upaya pembangunan kekuatan itu tentunya juga harus diimbangi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran militer, khususnya dalam pengadaan Alutsista.

Lebih lanjut dia menambahkan, masih belum selesainya sejumlah agenda reformasi TNI yang dicanangkan sejak reformasi bergulir tahun 1998, tentunya juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Panglima TNI baru. Beberapa agenda tersebut antara lain reformasi sistem peradilan militer, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

"Dalam konteks ini, Presiden Jokowi penting untuk memilih dan mendorong Panglima TNI baru berkomitmen melanjutkan sejumlah agenda reformasi TNI yang tertunda," pungkasnya. (Pon)