Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Persatuan Bangsa Bangsa melansir sekitar 10 ribu laki-laki, perempuan, anak-anak, dan bayi baru lahir di Rohingya diyakini telah dibunuh, lebih dari 300 desa dibakar habis, dan lebih dari 700 ribu orang terpaksa mengungsi ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri dan bergabung dengan puluhan ribu orang lainnya yang sudah lebih dulu melarikan diri akibat kekerasan sebelumnya.
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mendesak komunitas internasional agar membantu menyelesaikan krisis Rohingya yang hingga kini tak kunjung jelas nasibnya.
Baca Juga:
Dunia Didesak Berikan Tekanan Lebih Besar Pada Junta Militer Myanmar
Hasina menyatakan, kehadiran pengungsi Rohingya di negaranya sudah tidak tertahankan yang menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian, lingkungan, keamanan, dan stabilitas sosial-politik di Bangladesh.
"Ketidakpastian mengenai repatriasi telah menyebabkan rasa frustrasi yang meluas. Situasi ini berpotensi memicu radikalisasi. Jika masalah ini terus berlanjut, ini dapat berdampak pada keamanan dan stabilitas di seluruh wilayah dan sekitarnya," katanya.
Etnis Rohingya terpaksa keluar dari Myanmar sejak 2017 dan melarikan diri ke Bangladesh, akibat genosida, kejahatan kemanusiaan, dan pembersihan etnis yang dilakukan pemerintah Myanmar.
Bangladesh adalah negara yang membuka perbatasannya untuk pengungsi Rohingya yang hingga kini masih tinggal di Bangladesh. Mayoritas pengungsi Rohingya ingin kembali ke negara mereka di Myanmar dan menjalani kehidupan yang damai.
Hasina meminta komunitas internasional agar mengambil tindakan nyata kepada rakyat Rohingya demi menciptakan keamanan dan stabilitas di kawasan.
Bulan lalu Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Volker Türk memperingati enam tahun dimulainya serangan besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar terhadap minoritas Muslim di negara bagian Rakhine.
PBB kembali menyerukan keadilan setelah ratusan ribu warga Rohingya diusir dari rumah mereka oleh pasukan militer.
Myanmar saat ini menghadapi krisis politik dan ekonomi sejak junta militer melancarkan kudeta terhadap pemerintahan terpilih negara itu pada 1 Februari 2021. Junta kemudian menangkap dan memenjarakan Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.
Karena kudeta tersebut, warga Myanmar melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menolak kekuasaan junta militer, yang lalu ditanggapi dengan kekerasan oleh junta hingga mengakibatkan jatuh banyak korban jiwa dan luka-luka.
ASEAN kemudian merespons krisis tersebut dengan menyepakati 5PC bersama pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, pada April 2021. Namun hingga kini implementasi konsensus tersebut masih mandek karena tidak ada niat dan kemauan dari pihak junta Myanmar untuk menyelesaikan krisis. (*)
Baca Juga:
Krisis di Myanmar Memburuk, Sekjen PBB Minta ASEAN Buat Strategi Terpadu
