Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - ASEAN telah menetapkan konsensus lima poin yang menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Sejak disepakati April 2021 oleh para pemimpin ASEAN dan pimpinan junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, implementasi konsensus itu sebagai rencana perdamaian dalam mengatasi krisis Myanmar masih mandek. ASEAN menilai tidak ada kemauan dari junta yang berkuasa di Myanmar untuk mengimplementasikan konsensus tersebut.
Baca Juga:
Myanmar Tidak Diizinkan Memimpin ASEAN pada 2026 Digantikan Filipina
Selama masa keketuannya, Indonesia telah melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar, termasuk dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah bayangan bentukan oposisi junta, Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk militer, organisasi perlawanan etnis (EROs), serta masyarakat sipil Myanmar untuk membuka jalan menuju dialog inklusif.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak semua negara agar mencari strategi terpadu untuk mengatasi krisis di Myanmar.
"Saya menyambut baik pendekatan berprinsip ASEAN melalui Konsensus Lima Poin. Dan saya mendorong semua negara untuk terus mencari strategi terpadu terhadap Myanmar," kata Guterres.
Dia mengaku prihatin atas memburuknya situasi politik dan kemanusiaan di Myanmar.
"Saya tetap sangat prihatin dengan memburuknya situasi politik, kemanusiaan, dan hak asasi manusia di Myanmar, termasuk Negara Bagian Rakhine, serta penderitaan sejumlah besar pengungsi yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan," katanya.
Guterres menyampaikan, penghargaan untuk upaya gigih Indonesia sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini dalam melibatkan semua pihak yang berkonflik di Myanmar untuk terlibat dalam dialog politik.
"Dan saya mengulangi seruan mendesak saya kepada penguasa militer Myanmar untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, membebaskan semua tahanan politik, dan membuka pintu untuk kembali ke pemerintahan yang demokratis," ucap Guterres.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, selama masa mengetuai ASEAN tahun ini, Indonesia bekerja keras memastikan ASEAN bersatu menangani isu Myanmar.
"ASEAN hanya bisa maju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar," kata Retno.
Baca Juga:
Puan Dorong Penyelesaian Konflik Myanmar di Sidang Umum AIPA
