Mengetahui Perbedaan DPT, DPTb, dan DPK di Pemilu 2024

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 13 Februari 2024
Mengetahui Perbedaan DPT, DPTb, dan DPK di Pemilu 2024

Warga saat melakukan pencoblosan dalam simulasi pemilu di Kabupaten Tangerang. Foto: ANTARA/Azmi Samsul Maarif

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perbedaan DPT, DPTb, dan DPK di Pemilu 2024 perlu diketahui oleh masyarakat. Apalagi, Pemilu 2024 akan segera digelar pada 14 Februari.

Meski setiap orang memiliki hak pilih di Pemilu 2024, tetapi ada perbedaan dari kategorinya. Nantinya, pemilih akan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu DPT, DPTb, dan DPK. Lalu, apa saja arti dari ketiga kategori tersebut? Berikut adalah penjelasannya.

Baca juga:

Ketahui 5 Surat Suara Pemilu 2024 dan Warnanya

Perbedaan DPT, DPTb, dan DPK

Seorang petugas mengemas logistik Pemilu 2024 di Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (11/2)
Seorang petugas mengemas logistik Pemilu 2024 di Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (11/2). Foto: ANTARA/Bayu Pratama S

Supaya bisa menggunakan hak pilih, maka masyarakat harus terdaftar dalam kategori pemilih yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut ini adalah perbedaan dari DPT, DPTb, dan DPK:

1. DPT

Daftar Pemilih Tetap atau DPT adalah nama warga yang memiliki hak pilih berdasarkan keputusan KPU. Jadi, DPT disusun sesuai data pemilih di pemilu terakhir. Lalu, disesuaikan juga dengan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jika pemilih sudah terdaftar di DPT, maka bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Syaratnya, TPS tersebut sudah sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP pemilih. Kemudian, pemilih bisa mencoblos surat suara pada pukul 07.00-13.00 waktu setempat.

Pemilih juga harus membawa beberapa dokumen yang diperlukan, seperti undangan dengan kode C6 dan KTP elektronik. Setelah itu, pemilih akan diberikan lima jenis surat suara yang terdiri dari presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Baca juga:

Meriahkan Pemilu 2024, Ancol Beri Diskon Tiket hingga 50 Persen

2. DPTb

Selanjutnya, ada DPTb yang mungkin belum diketahui banyak orang. DPTb merupakan Daftar Pemilih Tambahan yang juga memiliki hak pilih. Sebenarnya, DPTb juga sudah terdaftar dalam DPT. Namun, pemilih akan dianggap DPTb jika ingin pindah dan memilih TPS lain.

Misalnya, pemilih harus tugas dinas, melakukan perjalanan, mengikuti pendidikan, atau sakit. Jika terdaftar sebagai DPTb, maka pemilih harus mengurus surat pindah dengan mengisi formulir model A5 di Kelurahan. Surat tersebut bisa diurus paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Sama seperti DPT, DPTb dapat mencoblos pada pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Namun, DPTb harus membawa formulir model A5 dan KTP elektronik. Setelah itu, DPTb akan mendapatkan surat suara sesuai daerah asal dan pindahan. Bedanya, DPTb tidak memperoleh surat suara DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota jika pindah ke luar daerah pemilihan.

3. DPK

Terakhir, DPK atau Daftar Pemilih Khusus merupakan nama yang tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb. Meski tidak terdaftar, tetapi DPK tetap bisa menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024. Jadi, DPK diperbolehkan memberikan suara di TPS sesuai alamat yang tertera di KTP elektronik.

Namun, DPK harus mencoblos surat suara pada pukul 12.00-13.00 waktu setempat. Nantinya, DPK hanya perlu datang ke TPS dan menunjukkan KTP elektronik. Setelah itu, DPK akan diberi lima jenis surat suara yang terdiri dari presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Itulah perbedaan DPT, DPTb, dan DPK dalam Pemilu 2024. Saat ini, Pemilu 2024 sedang memasuki masa tenang, yang berlangsung pada 11-13 Februari 2024. Setelah itu, hari pemungutan suara digelar secara serentak di Indonesia pada 14 Februari 2024. (sof)

Baca juga:

KPU: Surat Suara Boleh Dibuka sebelum Masuk Bilik

#Pemilu 2024 #KPU #Tempat Pemungutan Suara
Bagikan
Ditulis Oleh

Soffi Amira

Berita Terkait

Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Bagikan