Perayaaan Kemenangan Jangan Jadi Ajang Pelanggaran Protokol

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 09 Desember 2020
Perayaaan Kemenangan Jangan Jadi Ajang Pelanggaran Protokol

Ilustasi - (ANTARA/Dedi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bawaslu mengimbau masyarakat tidak berkumpul saat proses penghitungan surat suara Pilkada serentak 2020 di TPS.

Hal tersebut guna mematuhi protokol kesehatan dan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

"Percayakan saja kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengawas TPS dan saksi paslon," kata Ketua Bawaslu Abhan, Rabu (9/12).

Baca Juga:

Bagyo Janji Rangkul Anak Jokowi Jika Menang Pilwalkot Solo

Dia lantas meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kinerja petugas di lapangan.

Mayoritas petugas sudah punya pengalaman mengawasi pesta demokrasi sebelumnya.

Abhan meyakini, hasil kerja yang dilakukan bisa maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Petugas pasti sudah tahu ada dugaan pelanggaran, saran perbaikan semacamnya. Percayakan saja kepada mereka sepenuhnya," ungkap Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu itu.

Ketua Bawaslu RI Abhan saat memberi keterangan pers di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (30/11/2020). (ANTARA/Sumarwoto)
Ketua Bawaslu RI Abhan saat memberi keterangan pers di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (30/11/2020). (ANTARA/Sumarwoto)

Ia juga meminta para calon yang sudah merasa menang untuk tidak bereuforia.

"Penting kami sampaikan dan imbaukan, seandainya nanti sore atau siang hari penghitungan sudah merasa menang, maka jangan bereuforia kemudian ada banyak kerumunan," katanya.

Pria kelahiran 12 November 1968 meminta pihak-pihak terkait untuk menghormati proses penetapan pemenang oleh KPU.

Baca Juga:

Bajo Raih 24 Suara, Gibran Menang Telak di TPS Keluarga Jokowi

Terakhir Abhan menegaskan, pihak Bawaslu sudah berkoordinasi dengan petugas kemanan seperti linmas, TNI dan Polri untuk mengantisipasi hal-hal di luar TPS.

Bawaslu bersama elemen lainnya akan secara tegas menertibkan kerumunan-kerumanan saat maupun setelah penghitungan suara.

"Kita bubarkan dengan tegas. Kita tidak mau ada kabar pemilu menjadi klaster penyebaran COVID-19," jelas dia. (Knu)

Baca Juga:

Usai Memilih, Tiga Pasang Cakada Tangsel Optimistis Raih Kemenangan

#Bawaslu #Pilkada Serentak #Pilkada 2020
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Bagikan