Eddy Flo
MerahPutih.Com - Mabes Polri menemukan titik terang kasus mati listrik massal beberapa waktu lalu.
"Dugaan sementara ada betul ada loncatan listrik kemudian pohon yang terbakar itu betul," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).
Baca Juga: Mati Listrik Massal, Karding: Ini Bukti Buruknya Manajemen PLN
Menurut Dedi, penelitian bakal dilakukan dari hulu hingga hilir.
Dedi menyebut penelitian hilir akan difokuskan pada pusat pengatur beban Jawa-Bali (P2B) di Gandul, Cinere, Depok, Jabar. Lokasi ini memiliki rekam jejak setiap kondisi dan keadaan listrik yang berada dikawasan Jawa-Bali.
"Bisa dipantau per 30 menit terkait masalah power plant yang ada di 225 pembangkit tenaga listrik, itu bisa dilihat semuanya sejauh mana kesiapannya secara teknis, kemudian akan didalami PLTU Suralaya, di PLTU Muara Karang, terakhir sentralnya di PLN," tutur dia.
Yang terpenting, yang jadi fokus tim investigasi, ada di P2B Gandul, Depok, Jawa Barat.
“Karena di situ bisa dipantau per 30 menit terkait masalah power plan yang ada di 225 pembangkit tenaga listrik. Itu bisa dilihat semuanya sejauh mana kesiapannya secara teknis kemudian dari human juga,” imbuhnya.
Juga didalami lagi PLTU Suralaya, PLTU Muara Karang dan terakhir sentralnya di PLN. Tim bekerja dua Minggu dan dibagi jadi dua tahap.
Minggu pertama assesment penyebab awal terjadinya blackout, di mana nanti akan disampaikan hasilnya pada Kamis depan.
Baca juga: Mati Listrik, DPR Sebut PLN Suplier Tunggal Tapi Banyak Kelemahan dan Kurang Fokus
Tim bekerja mulai hari ini. Untuk hasil komprehensifnya nanti Minggu kedua. Menunggu proses audit semuanya. Tim Polri beranggotakan Dit Siber, Puslabfor, dan Inafis. Polri juga menggandeng ahli dari luar yakni dari ESDM, BPPT, ITB dan juga ahli bernama Dr Rizal, lulusan S3 Belanda yang memiliki pengalaman kerja kelistrikan di Swedia.
Semuanya dalam rangka mendalami proses kelistrikan dan tidak menutup kemungkinan bila dalam proses investigasi ini ditemukan bentuk pelanggarannya baik pidana, administrasi atau pun pelanggaran lainnya.(Knu)
Baca Juga: DPR Minta PLN Jelaskan ke Masyarakat Penyebab Pemadaman Listrik
