Penyebab Elektabilitas PDIP dan PSI Teratas di DKI Versi JRC

Grafik hasil survey Jakarta Research Center terhadap partai politik di DKI Jakarta pada 10-15 Desember 2021 yang dikutip di Jakarta, Rabu (22/12/2021). ANTARA/HO-Jakarta Research Center
MerahPutih.com - Lembaga Jakarta Research Center (JRC) menyatakan elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduduki peringkat teratas di DKI Jakarta karena kerap mengkritisi kebijakan Gubernur Anies Baswedan.
PDIP meraih elektabilitas sebesar 22,1 persen, sedangkan PSI mencapai 18,0 persen atau sebanyak 40 persen jika digabungkan.
Baca Juga
Gerindra Sebut Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen Perlu Diapresiasi
"Dua parpol itu kerap mengkritisi kebijakan eksekutif di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Direktur Komunikasi JRC Alfian P dalam keterangannya, Rabu (22/12).
Selain itu, perwakilan kedua partai politik di DPRD DKI Jakarta itu dikenal lantang dan menentang terhadap kebijakan Anies Baswedan.
Seperti kebijakan penanganan banjir, pembuatan sumur resapan yang berdampak terhadap kerusakan ruas jalan, hingga penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.
“Dua parpol tersebut yang paling gencar mengangkat persoalan yang menjadi polemik di tengah warga Jakarta,” ucap Alfian.
Baca Juga
Alfian menganalisa kritikan kebijakan terhadap eksekutif DKI tersebut berdampak kepada peningkatan nilai elektoral PDI Perjuangan dan PSI di Ibu Kota hingga menjauhi pencapaian elektabilitas partai lain.
Pada urutan berikutnya ada Golkar (8,0 persen) dan Gerindra (6,4 persen), PKS (5,1 persen), Demokrat (5,0 persen), NasDem (4.0 persen), dan PKB (3,0 persen).
Baca Juga
Tiga Program Andalan Anies yang Jalan di Tempat Versi Fraksi PDIP DKI
Kemudian ada parpol baru Gelora (1,6 persen), PPP (1,5 persen), PAN (1,4 persen), Partai Ummat (1,3 persen), Perindo (1,0 persen), PBB (0,3 persen), dan Hanura (1,0 persen).
Jakarta Research Center melakukan survei secara tatap muka kepada 800 responden mewakili seluruh wilayah DKI Jakarta pada 10-15 Desember 2021 melalui metode "multistage random sampling" dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 3,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)

Pramono Kasi Target ke Atlet Jakarta, Raih Juara Umum PON 2028

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD

DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
