Jalan Anies Jaga Eksistensi dan Popularitas Jelang Pemilu


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Media sosial kini dijadikan salah satu platform untuk mendulang popularitas, akseptabilitas, maupun elektabilitas para politisi setiap jelang pemilu.
Termasuk, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jadi salah satu politikus yang memanfaatkan platform tersebut, baik melalui layanan YouTube maupun lewat media sosial facebook maupun twitter.
Baca Juga:
Buntut Mosi Tidak Percaya kepada Anak Buah Anies, DKJ Lapor LBH Jakarta
Hampir, samban hari konten konten pembangunan baik yang diungah secara resmi oleh Pemprov DKI Jakarta, maupun oleh relawan Anies Baswedan berseliweran.
Teranyar, Anies kian aktif di media sosial setelah merilis konten YouTube bertajuk #DariPendopo. Kanal tersebut digunakan Anies untuk memaparkan keberhasilan program Pemerintah Provinsi DKI selama ia menjabat serta ide-ide pembangunan.
"Saya pikir itu bagian dari upaya Anies Baswedan untuk investasi popularitas dan eksistensi," kata Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati kepada MerahPutih.com, Selasa (21/12).
Menurut Wasis, sapaan Wasisto Raharjo Jati, hal tersebut dilakukan Anies demi mempertahankan tren elektabilitas seandainya sudah tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI pada tahun 2022.
"Anies Baswedan tentu saat ini dan ke depan akan tergoda untuk maju ke Pilpres 2024," imbuhnya.
Apalagi, kata Wasis, nama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu terus berkibar dan cukup kompetitif dengan elit lain dalam berbagai lembaga survei.
Berdasarkan survei elektabilitas capres 2024 yang dilakukan KedaiKOPI, misalnya, elektabilitas Anies berada di peringkat pertama klaster kepala daerah. Elektabilitas Anies berada di atas Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Khofifah Indar Parawangsa.
"Oleh karena itu, aktif di sosmed merupakan bagian upaya memulai start lebih awal dalam memperkenalkan diri pada khalayak yang lebih luas," ujarnya.
Selain itu, menurut Wasis, dengan adanya perpindahan Ibu kota ke Kalimantan Timur, maka secara tidak langsung akan membuat posisi Jakarta terdegradasi sebagai pusat Indonesia.
"Daripada maju kembali menjadi seorang gubernur di daerah yang tak lagi menjadi barometer Indonesia. Maka akan lebih baik maju ke Pilpres," katanya.
Hasil teranyar Survei Charta Politika Indonesia, sebanyak 25,8 persen dari total 1.200 responden, memilih Ganjar jadi tokoh yang paling berpeluang maju jadi calon presiden.
Kemudian, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menempati urutan kedua dengan perolehan 22,3 persen suara responden. Urutan selanjutnya ditempati oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (17,7 persen).
Lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (5,4 persen), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (4 persen), Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (2,3 persen) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (1,8 persen).
Kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir (1,3 persen), Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo (1,1 persen), Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (1 persen) dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (0,9 persen). (Pon)
Baca Juga:
Gerindra Sebut Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen Perlu Diapresiasi
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Gubernur Pramono Pamer Jakarta Tempati Peringkat 17 Kota dengan Transportasi Umum Terbaik di 2025

Prakiraan BMKG: Hujan Turun di Sebagian Jakarta pada Selasa Sore hingga Malam

Pramono-Rano Hadir di Jakarta Bersholawat, Doakan Ibu Kota Aman

KAI Dapat PSO Rp 5,8 T untuk Subsidi Tiket LRT Jabodebek dan KRL Jabodetabek Tahun 2026

Menilik Konservasi Tugu Pancoran Simbol Kemajuan Dirgantara Indonesia di Kota Jakarta

Potret Galian Pipa Limbah di Jalan TB Sumatupang Jaksel Ditargetkan Rampung Desember 2025

Gulkarmat: 65% Kasus Kebakaran di Jakarta Akibat Masalah Kabel Listrik

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Potret Kondisi Jakarta Pasca Demo, Warga Sudah Kembali Beraktivitas Normal

Jakarta Sudah Aman, Gubernur Pramono Cabut Kebijakan WFH ASN Pemprov
