Penyandang Disabiltas Kesulitan Dapat Vaksin karena Terkendala NIK

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 04 Oktober 2021
Penyandang Disabiltas Kesulitan Dapat Vaksin karena Terkendala NIK

Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Anggiasari Puji Aryatie dan Okky Asokawati. Foto: MP/Budi Lentera

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dari 30 juta penyandang disabilitas di Indonesia, ternyata masih banyak di antara mereka yang tidak memiliki Nomor Induk Penduduk (NIK). Akibatnya, mereka tidak bisa berkesempatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19.

Demikian disampaikan oleh Anggiasari Puji Aryatie, salah satu penyandang disabilitas dari Partai Nasdem yang kini menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI.

Baca Juga

Bupati Sleman Minta Tambahan 300 Ribu Dosis Vaksin COVID-19 untuk Mahasiswa

"Nah, kalau wajib vaksin menjadi syarat fasilitas layanan publik, tentu mereka tidak akan semakin sulit mendapatkan hak-haknya. Angka detailnya saya lupa, tapi memang begitu banyak yang tidak punya NIK," kata Anggiasari di DPW NasDem Jatim, di Surabaya, Minggu (3/10).

Anggiasari menjelaskan, banyaknya penyandang disabilitas yang tidak mempunyai NIK, dikarenakan akibat dari para orang tuanya yang merasa malu dengan lahirnya buah hati, yang mengalami serba keterbatasan.

Sehingga, para orang tua dulu, tidak membuatkan akte kelahiran. Padahal, lahirnya bayi-bayi disabiltas akibat dari kurangnya gisi yang disebabkan faktor kemiskinan. Dengan demikian, lanjut Anggiasari, hak-hak dari penyandang disabilitas justru akan semakin sempit.

Kegiatan seminar "Parenting Anak Berkebutuhan Khsus" yang diselenggarakan DPW NasDem Jatim di Surabaya, Minggu (3/10). Foto: MP/Budi Lentera
Kegiatan seminar "Parenting Anak Berkebutuhan Khsus" yang diselenggarakan DPW NasDem Jatim di Surabaya, Minggu (3/10). Foto: MP/Budi Lentera

Sebagai seorang politisi, Anggiasari pun mengapresiasi langkah NasDem Jatim yang menggelar seminar untuk mendorong adanya perda disabilitas baik di tingkatkan kabupaten atau provinsi.

Ia pun juga berharap, agar isu-isu disabilitas dan anak berkebutuhan khusus, bisa didengar lebih banyak orang.

"Penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus bukanlah orang-orang 'kelas dua'. Kebutuhan mereka sebagai warga negara, juga wajib diperhatikan agar hak-haknya dipenuhi," tegas Anggiasari

Sebagai penyandang disabilitas, Anggiasari pernah merasakan betul sulitnya memperjuangkan hak-hak masyarakat. Oleh sebab itu, harus ada kebijakan-kebijakan bagi para penyandang disabilitas.

Sementara hadir sebagai pemateri lainnya, Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai Nasdem, Okky Asokawati, juga ingin mematahkan pandangan negatif terhadap penyandang disabiltas, khususnya anak berkebutuhan khusus.

Diakuinya, bahwa selama ini para penyandang disabiltas dan anak berkebutuhan khusus, begitu susah diterima di masyarakat, bahkan cenderung dikucilkan karena beberapa kekurangannya.

"Padahal setiap anak berkebutuhan khusus itu, juga memiliki kemampuan yang khusus pula. Oleh sebab itu, harus dikawal oleh orang-orang yang sangat mengerti apa yang dibutuhkan mereka," ujarnya. (Budi Lentera/ Surabaya)

Baca Juga

Kapolda Jateng: Vaksinasi Difokuskan pada Pelajar dan Mahasiswa

#Partai Nasdem #Vaksin Covid-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Ia menanggapi polemik dengan menyerukan objektivitas, mengakui kontribusi pembangunan serta kekurangan era Orde Baru.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Indonesia
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Rajiv, mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Indonesia
Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?
Satori diduga menerima uang sebesar Rp12,52 miliar
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?
Indonesia
Obat Kuat Politik: Surya Paloh Klaim Dapat 'Vitamin' Penambah Optimisme dari Menhan
Paloh tidak menampik kemungkinan adanya pertemuan lanjutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Obat Kuat Politik: Surya Paloh Klaim Dapat 'Vitamin' Penambah Optimisme dari Menhan
Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa, memberikan sinyal bahwa penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, belum berakhir. NasDem akan mengikuti proses hingga adanya PAW.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Buntut blunder fatal Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, NasDem menegaskan bakal segera berbenah. Hal itu agar tidak ada lagi kadernya yang melanggar kode etik.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Indonesia
Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif
Ahmad Sahroni hanya berstatus sebagai kader Partai NasDem
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif
Indonesia
NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan
Partai NasDem meminta gaji hingga tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dihentikan. Hal itu menindaklanjuti penonaktifan keduanya sebagai anggota DPR.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan
Indonesia
Akun X ‘Sahroni Berdikari’ Palsu, Partai NasDem Siap Ambil Langkah Hukum
Akun X Sahroni Berdikari disebut palsu dan suka menggiring opini. Partai NasDem pun siap mengambil langkah hukum.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Akun X ‘Sahroni Berdikari’ Palsu, Partai NasDem Siap Ambil Langkah Hukum
Bagikan