Penyaluran Logistik Pemilu 2024 Rawan, DPR Peringatkan KPU Hati-hati

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 18 Januari 2024
Penyaluran Logistik Pemilu 2024 Rawan, DPR Peringatkan KPU Hati-hati

llustrasi penyaluran logistik Pemilu 2024. Foto: Bawaslu

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Tahapan penyaluran logistik Pemilu 2024 kini tengah berlangsung. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mendistribusikan logistik secara hati-hati.

“Harus menjaga keamanannya serta memastikan sampai ke tingkat yang paling jauh. Ini berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali,” kata Doli kepada awak media, dikutip di Jakarta, Kamis (18/1).

Baca juga: Bawaslu Kesulitan Akses Laporan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2024

Doli mengungkapkan, ia bersama anggota dewan lainnya selalu memonitor untuk memastikan logistik yang berada di dapil mereka berjalan dengan baik hingga waktu pemilihan berlangsung.

“Teman-teman di Komisi II ini kan sekarang juga sering turun ke Dapil apalagi kemarin masa reses. Itu juga sambil monitor di daerah kita masing-masing. Saya aja hampir seluruh kabupaten dan kota tempat saya, saya cek itu apakah memang betul-betul sudah sampai,” ungkapnya.

Khususnya, sampai ke daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau. “Seluruhnya ya tanpa terkecuali baik itu di daerah terpencil, yang dari daerah terjauh, yang situasi alamnya susah dan segala macam itu," tutur politikus Golkar ini.

Baca juga: Pemenang Pilpres 2024 Harus Tuntas Tangani Masalah Infrastruktur Telekomunikasi

Namun, Doli menilai persiapan penyaluran logistik pemilu 2024 jauh lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan ada banyak inovasi baru yang mengantisipasi kekhawatiran terhadap kerusakan dan tidak sampainya logistik pemilu ke suatu daerah.

“Banyak hal-hal baru dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang (dapat) untuk mengantisipasi hal-hal yang kita khawatirkan,” jelasnya.

Selain itu, pria asal Sumatera Utara tersebut juga memberikan salah satu contoh, yaitu proses lelang logistik yang kini lebih terstruktur dan jelas.

“Kemudian pemisahan antara perusahaan logistik, pengadaan logistik dengan pendistribusian itu beda. Jadi artinya perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan itu fokus,” sambung Doli.

Sementara itu, Polri menyatakan kesiapannya untuk mengamankan distribusi logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, dalam distribusi daerah seperti kepulauan Polri mengerahkan polisi udara dan polisi perairan atau polisi air.

“Tugas fungsi polisi perairan itu untuk mendukung sarana angkutan perairan dan baik bagi satgas lainnya, yaitu Satgas Operasi Mantap Brata termasuk juga untuk kepentingan pemilu dan distribusi logistik pemilu,” tutur Trunoyudo. (knu)

Baca juga: Survei indEX: Prabowo-Gibran Bisa Menang Satu Putaran jika Kuasai ‘Swing Voters’

#KPU #Pemilu 2024 #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Indonesia
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
KPU enggan mengomentari putusan MK soal pemisahan pemilu. KPU mengungkapkan, hanya memiliki posisi sebagai pelaksana undang-undang.
Soffi Amira - Kamis, 10 Juli 2025
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
Indonesia
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Putusan MK harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Indonesia
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Sistem Pemilu di Indonesia kembali berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
KPU akan melakukan simulasi tahapan Pemilu 2029 paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 28 Juni 2025
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
Bagikan