Penyaluran Logistik Pemilu 2024 Rawan, DPR Peringatkan KPU Hati-hati
llustrasi penyaluran logistik Pemilu 2024. Foto: Bawaslu
MerahPutih.com - Tahapan penyaluran logistik Pemilu 2024 kini tengah berlangsung. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mendistribusikan logistik secara hati-hati.
“Harus menjaga keamanannya serta memastikan sampai ke tingkat yang paling jauh. Ini berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali,” kata Doli kepada awak media, dikutip di Jakarta, Kamis (18/1).
Baca juga: Bawaslu Kesulitan Akses Laporan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2024
Doli mengungkapkan, ia bersama anggota dewan lainnya selalu memonitor untuk memastikan logistik yang berada di dapil mereka berjalan dengan baik hingga waktu pemilihan berlangsung.
“Teman-teman di Komisi II ini kan sekarang juga sering turun ke Dapil apalagi kemarin masa reses. Itu juga sambil monitor di daerah kita masing-masing. Saya aja hampir seluruh kabupaten dan kota tempat saya, saya cek itu apakah memang betul-betul sudah sampai,” ungkapnya.
Khususnya, sampai ke daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau. “Seluruhnya ya tanpa terkecuali baik itu di daerah terpencil, yang dari daerah terjauh, yang situasi alamnya susah dan segala macam itu," tutur politikus Golkar ini.
Baca juga: Pemenang Pilpres 2024 Harus Tuntas Tangani Masalah Infrastruktur Telekomunikasi
Namun, Doli menilai persiapan penyaluran logistik pemilu 2024 jauh lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan ada banyak inovasi baru yang mengantisipasi kekhawatiran terhadap kerusakan dan tidak sampainya logistik pemilu ke suatu daerah.
“Banyak hal-hal baru dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang (dapat) untuk mengantisipasi hal-hal yang kita khawatirkan,” jelasnya.
Selain itu, pria asal Sumatera Utara tersebut juga memberikan salah satu contoh, yaitu proses lelang logistik yang kini lebih terstruktur dan jelas.
“Kemudian pemisahan antara perusahaan logistik, pengadaan logistik dengan pendistribusian itu beda. Jadi artinya perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan itu fokus,” sambung Doli.
Sementara itu, Polri menyatakan kesiapannya untuk mengamankan distribusi logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, dalam distribusi daerah seperti kepulauan Polri mengerahkan polisi udara dan polisi perairan atau polisi air.
“Tugas fungsi polisi perairan itu untuk mendukung sarana angkutan perairan dan baik bagi satgas lainnya, yaitu Satgas Operasi Mantap Brata termasuk juga untuk kepentingan pemilu dan distribusi logistik pemilu,” tutur Trunoyudo. (knu)
Baca juga: Survei indEX: Prabowo-Gibran Bisa Menang Satu Putaran jika Kuasai ‘Swing Voters’
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik