Penyaluran Logistik Pemilu 2024 Rawan, DPR Peringatkan KPU Hati-hati

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 18 Januari 2024
Penyaluran Logistik Pemilu 2024 Rawan, DPR Peringatkan KPU Hati-hati

llustrasi penyaluran logistik Pemilu 2024. Foto: Bawaslu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tahapan penyaluran logistik Pemilu 2024 kini tengah berlangsung. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mendistribusikan logistik secara hati-hati.

“Harus menjaga keamanannya serta memastikan sampai ke tingkat yang paling jauh. Ini berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali,” kata Doli kepada awak media, dikutip di Jakarta, Kamis (18/1).

Baca juga: Bawaslu Kesulitan Akses Laporan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2024

Doli mengungkapkan, ia bersama anggota dewan lainnya selalu memonitor untuk memastikan logistik yang berada di dapil mereka berjalan dengan baik hingga waktu pemilihan berlangsung.

“Teman-teman di Komisi II ini kan sekarang juga sering turun ke Dapil apalagi kemarin masa reses. Itu juga sambil monitor di daerah kita masing-masing. Saya aja hampir seluruh kabupaten dan kota tempat saya, saya cek itu apakah memang betul-betul sudah sampai,” ungkapnya.

Khususnya, sampai ke daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau. “Seluruhnya ya tanpa terkecuali baik itu di daerah terpencil, yang dari daerah terjauh, yang situasi alamnya susah dan segala macam itu," tutur politikus Golkar ini.

Baca juga: Pemenang Pilpres 2024 Harus Tuntas Tangani Masalah Infrastruktur Telekomunikasi

Namun, Doli menilai persiapan penyaluran logistik pemilu 2024 jauh lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan ada banyak inovasi baru yang mengantisipasi kekhawatiran terhadap kerusakan dan tidak sampainya logistik pemilu ke suatu daerah.

“Banyak hal-hal baru dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang (dapat) untuk mengantisipasi hal-hal yang kita khawatirkan,” jelasnya.

Selain itu, pria asal Sumatera Utara tersebut juga memberikan salah satu contoh, yaitu proses lelang logistik yang kini lebih terstruktur dan jelas.

“Kemudian pemisahan antara perusahaan logistik, pengadaan logistik dengan pendistribusian itu beda. Jadi artinya perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan itu fokus,” sambung Doli.

Sementara itu, Polri menyatakan kesiapannya untuk mengamankan distribusi logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, dalam distribusi daerah seperti kepulauan Polri mengerahkan polisi udara dan polisi perairan atau polisi air.

“Tugas fungsi polisi perairan itu untuk mendukung sarana angkutan perairan dan baik bagi satgas lainnya, yaitu Satgas Operasi Mantap Brata termasuk juga untuk kepentingan pemilu dan distribusi logistik pemilu,” tutur Trunoyudo. (knu)

Baca juga: Survei indEX: Prabowo-Gibran Bisa Menang Satu Putaran jika Kuasai ‘Swing Voters’

#KPU #Pemilu 2024 #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Prabowo mengaku tak menyimpan dendam dengan Anies yang saat Pilpres 2024 menjadi capres usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan