Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menilai, serangan terhadap Menko Polhukam Wiranto harus dibaca sebagai serangan terhadap negara, yang menimbulkan efek berlapis dan memperpanjang usia keresahan di tengah masyarakat.
Menurut Ismail, aparat keamanan mesti meningkatkan kewaspadaan dengan mengantisipasi konsolidasi sel-sel tidur dan aksi teror yang memanfaatkan berbagai momentum politik nasional.
Baca Juga:
Ini Pembagian Tugas Abu Rara dengan Istrinya saat Penyerangan Wiranto
"Antisipasi ini dilakukan dengan tidak melakukan generalisasi termasuk penggunaan isu intoleransi dan radikalisme sebagai alat penundukkan gerakan sipil yang melakukan koreksi atas sejumlah kekeliruan kebijakan sejumlah elemen negara," kata Ismail dalam keterangannya, Jumat (11/10).
Ismail menyebut, pola organisasi dan pendekatan amaliah JAD bentukan Aman Abdurrahman, yang divonis mati untuk sejumlah kasus terorisme memang berbeda dari organisasi terorisme lainnya yang melakukan aksi dalam skala besar.
Jejaring organisasi JAD sangat cair dengan sleeping cell (sel tidur), tidak terstruktur tetapi menyebar dan mengadopsi pendekatan lone wolf (bergerak secara sendiri-sendiri) dalam melakukan amaliah.
"Gerakan sporadis dan sendiri-sendiri dilakukan oleh anggota JAD yang meskipun tindakan kecil tetapi memelihara efek keresahan berkepanjangan," terang Ismail.
Ia melihat, terorisme merupakan ancaman nyata. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu menyiagakan dan memobilisasi sumber daya yang memadai untuk mencegah dan menangani ekspresi puncak ekstremisme kekerasan tersebut, demi menjaga dan melindungi keselamatan seluruh warga negara.
Meskipun demikian, pencegahan terorisme menuntut pemerintah harus memiliki formula yang presisi, holistik, dan berkelanjutan dalam kerangka HAM dan demokrasi.
"Pemerintah harus fokus pada hulu terorisme dan mempersempit enabling environment yang mempercepat inkubasi terorisme," papar Ismail.
Baca Juga:
Tiga Bulan Diintai, Ini Alasan Polisi Tak Langsung Tangkap Penusuk Wiranto
Ia melihat, pencegahan dan penanganannya tidak cukup mengandalkan kelembagaan dan sumber daya negara. Negara memang harus menjadi agensi utama dalam pencegahan ekstremisme kekerasan.
Namun demikian, dibutuhkan juga partisipasi dan keterlibatan warga, khususnya dalam pencegahannya, sehingga akan terbangun perlawanan semesta terhadap terorisme.
"Agenda penguatan ketahanan warga (resilience) adalah kebutuhan untuk membentengi warga dari paparan dan intrusi gerakan dan narasi antikebinekaan dan Pancasila. Dalam konteks itu, pendidikan kebinekaan dan tata kelola yang inklusif harus digalakkan, agar seluruh anak bangsa dapat hidup bersama secara damai di tengah aneka perbedaan," terang Ismail
Sebelumnya, Wiranto menjadi korban penusukan oleh terduga teroris di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten, Kamis (9/10).
Kepolisian RI dan Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut Abu Rara merupakan anggota Jamaah Ansharu Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS. Abu Rara merupakan jaringan Abu Zee yang ditangkap oleh polisi di Bekasi pada 23 September lalu. (Knu)
Baca Juga:
Tak Terganggu Kasus Penusukan Wiranto, Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Jalan Terus
