Zulfikar Sy
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI untuk segera menuntaskan ganti rugi Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dalam beberapa kali mediasi yang telah dilakukan, BPN DKI belum juga dapat mengeluarkan rekomendasi siapa yang berhak mendapatkan ganti rugi lahan seluas 4.875 meter persegi dengan nilai Rp5,4 miliar yang kini masih dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Sebelumnya sudah jelas 14 hari dari permasalahan itu BPN sudah bisa menetapkan pemiliknya dari bukti-bukti yang dikumpulkan. Tolong dituntaskan karena ini hak orang. Saya minta ketegasan BPN untuk dapat menyelesaikan persoalaan ini segera," ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa (25/5).
Baca Juga:
Proses ganti rugi lahan kepada Yayasan Pembela Tanah Air (Yapeta) sebagai kompensasi pembangunan Tol JORR W2 terkendala gugatan atas nama Sri Handayani dan Yayasan At-Taubah yang juga mengklaim berhak atas tanah tersebut.
Namun pada mediasi yang digelar Maret 2021 sebelumnya, BPN DKI berjanji akan melakukan verifikasi kelayakan dokumen dan melayangkan surat kepada dua penggugat dalam tenggat 14 hari kerja.
Kali ini, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Ono Sartono mengatakan, molornya penuntasan masalah ini dikarenakan Yapeta belum melampirkan bukti akte hibah asli.
“Kalau perkiraan permasalahannya di (Jakarta) Selatan kemungkinan karena Pak Tinton belum melampirkan akte hibah karena di sertifikat tertulisnya masih atas nama Pak Harto (Soeharto), sedangkan saat ini yang mengajukan adalah Yapeta," papar dia. (Asp)
Baca Juga:
Ruas Tol Cibitung - Cilincing akan Lengkapi Struktur Jaringan JORR-2, Selesai Tahun ini
