Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Kondisi pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi dan penanganan abrasi pantai di Bali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Pemerintah diminta bergerak cepat agar persoalan infrastruktur tidak memicu masalah baru, khususnya terhadap sektor pariwisata.
Hal ini ditegaskan oleh Kapoksi Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, dalam rapat kerja Komisi V DPR, Rabu (8/4).
Danang mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur.
"Jika tidak, persoalan infrastruktur dan lingkungan dikhawatirkan dapat menggerus daya saing pariwisata Bali di tingkat global," ujarnya.
Ia menilai ketidakjelasan progres proyek tol berpotensi menghambat upaya mengurai kemacetan di Pulau Dewata.
“Kami minta Kementerian PU betul-betul memperhatikan jalur calon tol Gilimanuk–Mengwi, terutama kejelasan timeline-nya. Jangan sampai sudah ada penlok, tetapi proyeknya tidak berjalan,” katanya.
Baca juga:
Pelabuhan Gilimanuk Dipadati Pemudik Arus Balik, ASDP Siapkan Kapal Khusus Angkut Sepeda Motor
Danang mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pengalaman di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana proyek tol sempat terhambat akibat persoalan desain meski penetapan lokasi telah dilakukan.
Menurutnya, kondisi Bali yang memiliki keterbatasan ruang membuat pelebaran jalan sulit dilakukan. Karena itu, pembangunan tol menjadi solusi strategis yang harus segera direalisasikan.
Selain tol, ia juga menyoroti penanganan abrasi pantai yang dinilai belum efektif. Metode pengisian pasir yang selama ini dilakukan disebut mudah tergerus kembali.
“Pasir yang sudah diisikan malah hilang lagi. Ini perlu dievaluasi, sejauh mana efektivitasnya dalam menahan abrasi,” kata Danang.
Ia mencontohkan kondisi di kawasan Pantai Kuta, tepatnya di depan Hard Rock Hotel Bali, di mana abrasi disebut telah mencapai area pedestrian dan mengancam fasilitas publik.
Baca juga:
Macet Horor di Ketapang-Gilimanuk Membabi Buta, DPR RI Desak Pelabuhan Baru
Danang juga menekankan pentingnya integrasi transportasi di Bali. Berbagai proyek seperti water taxi, jalan tol, hingga rencana LRT atau MRT harus dirancang secara terpadu.
Menurutnya, tanpa perencanaan komprehensif, proyek-proyek tersebut berisiko berjalan sendiri-sendiri tanpa memberikan dampak optimal bagi mobilitas wisatawan.
“Kami minta ada kajian komprehensif soal integrasi transportasi, khususnya dari Bandara Ngurah Rai ke destinasi wisata. Ini penting agar tidak tambal sulam,” pungkasnya. (Pon)
