Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Surat Presiden atau Surpres tentang calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.
Surat Presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/11).
Baca Juga:
Kapolri Terima Brevet Hiu Kencana dari Calon Panglima TNI
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai penunjukan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk memenuhi prinsip keterwakilan matra TNI secara bergantian.
Penunjukan KSAL, menurutnya sangat tepat, sehingga dengan prinsip keterwakilan matra TNI secara bergantian tersebut tidak memunculkan polemik adanya supremasi tertentu.
"Karena kualitas semua kepala staf ini sama, penunjukan KSAL sebagai panglima ini lebih untuk memenuhi prinsip keterwakilan matra secara bergantian menjadi panglima, karena dari periode pertama Jokowi belum ada matra laut jadi panglima," kata Bobby di Jakarta, Senin (28/9).
Adapun terkait uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), akan ditanyakan adalah konsep sinergi peningkatan profesionalitas TNI dengan keterbatasan anggaran dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), serta bagaimana tantangan pengembangan postur dan organisasi TNI.
"Karena ini fit and proper test, bukan assesment test karena kualifikasi panglima adalah pernah menjadi kepala staf, sehingga memenuhi syarat," ujarnya pula.
Bobby berharap institusi TNI di bawah Laksamana Yudo mampu mendukung misi dan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia menjadi poros maritim dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.
"Dan tetap menjadikan TNI sebagai institusi yang dipercaya dan dicintai masyarakat Indonesia," katanya. (Pon)
Baca Juga:
Pertimbangan Jokowi Pilih KSAL Yudo jadi Calon Panglima TNI
