Penundaan Proses Hukum Cakada Diharapkan Tak Menyimpang dari Hukum Positif

Merahputih.com - Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Iqbal Wibisono menilai adanya kebijakan Kejaksaan Agung menunda proses hukum terhadap peserta pilkada dengan maksud menghindari politisasi hukum adalah hal positif.

"Kalau tujuannya agar tercipta stabilitas dan tidak terjadi kegaduhan serta menghindari politisasi hukum terhadap peserta pilkada, saya kira baik," kata Iqbal di Semarang, Kamis (29/3).

Hal itu disampaikan untuk merespon pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang menegaskan akan menunda proses hukum peserta pilkada. Penundaan penanganan perkara pidana ini merupakan bentuk menghargai proses demokrasi yang berjalan dalam memilih pemimpin di daerah.

Iqbal memaklumi adanya toleransi proses hukum tersebut, apalagi penetapan para peserta pilkada oleh undang-undang yang bersifat khusus.

"Yang penting tidak menyimpang dengan hukum acara pidana sebagai hukum positif," kata alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu seperti dikutip Antara.

Namun, kalau tujuannya untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, lanjut Iqbal, menjadi kurang tepat karana salah satu tujuan pemberantasan korupsi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, dan tidak korupsi.

Jika peserta pilkada terindikasi calon tersangka/terdakwa, kemudian terpilih tetapi tidak bisa dilantik karena keputusan pengadilan yang mengharuskan bersangkutan ditahan, menurut Iqbal, akan menimbulkan kerugian yang komplikatif, baik kelembagaan negara, masyarakat, maupun personal sebagai peserta pilkada.

Oleh karena itu, seyogianya penundaan proses hukum terhadap peserta pilkada harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan hukum masyarakat, dan manfaat hukum dalam rangka pembangunan pemerintahan yang bersih, jujur, dan tidak koruptif.

Menjawab perlu tidak pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penjaringan bakal calon kepala daerah dan kandidat wakil kepala daerah, Iqbal memandang perlu keterlibatan KPK yang memiliki tugas khusus pemberantas korupsi.