Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Skema pengusulan sejumlah nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan mendapat respons yang cukup baik. Sebab proses ini dianggap bisa menghindari persoalan ke depan di saat pj gubernur memimpin Jakarta.
"Dalam penunjukkan pj kepala daerah ini, baru DKI Jakarta yang diminta untuk mengusulkan nama. Hal ini untuk menghindari adanya masalah di kemudian hari," kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah, Sabtu (1/10).
Pasalnya, kata dia, saat proses penunjukan pj gubernur untuk Provinsi Banten dan Provinsi Bangka Belitung tersandung masalah. Pangkal masalahnya karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya mengusulkan satu nama dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).
Baca Juga:
Jokowi Diminta Umumkan Lebih Awal Pj Gubernur Pengganti Anies
"Seperti yang terjadi di Banten dan Bangka Belitung. Waktu itu, Mendagri langsung mengusulkan kepada Presiden agar sekda jadi Pj Gubernur Banten dan Dirjen Minerba jadi Pj Gubernur Babel, sehingga sekarang bermasalah," jelasnya.
Amir mengungkapkan, ada 3 kewenangan yang akan diperoleh pj gubernur penerus Anies. Yakni, kewenangan untuk mengelola keuangan daerah. Kedua, menjadi pejabat pembina kepegawaian. Dan ketiga menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan aset.
Sementara itu, aktivis Visi 98 Jim Lomen menegaskan, pemerintah pusat seharusnya mengajak bicara setiap unsur pemerintah DKI, baik legislatif maupun eksekutif. Hal ini diperlukan agar transisi pergantian orang nomor satu di Jakarta itu berlangsung lebih baik.
"Sekarang ini seperti tidak ada ruang diskusi antara Anies dan Ariza dengan calon penggantinya. Mungkin Anies-Ariza juga merasa tidak enak kalau tidak diajak bicara. Sehingga sangat mungkin ada manuver di injury time," katanya.
Baca Juga:
Ditanya Pj Gubernur, Sekda DKI Malah Lemparkan Ayat di Surat Ali Imran
Menurutnya, siapa pun pj gubernur yang dipilih Presiden akan sangat sulit mengembalikan semangat bersama untuk membangun Jakarta. Khususnya, semangat birokrasi yang saat ini telah dibangun dengan baik oleh Anies Baswedan.
"Tiga nama yang sudah digodok di parlemen, tapi di luar itu ada yang digodok di luar parlemen. Maka, jika ada birokrasi yang macet, maka hal itu tidak aneh. Saat Anies keluar dari Balai Kota, maka yang disalahkan adalah Istana," tegasnya. (Asp)
Baca Juga:
Pesan Anies untuk Pj Gubernur
